Kisruh Dana Hibah PCNU Bandarlampung, Yuhadi Minta Aji Mundur Saja Jika Tak Mampu Pimpin NU
Kompastuntas.com—Bandar Lampung, Radar NU bergetar. Di tengah gemuruh keresahan warga Nahdliyin, badai dugaan penyelewengan dana hibah Pemkot Bandar Lampung yang menyeret nama Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Ichwan Aji Wibowo kian menjadi bara di tubuh organisasi keagamaan terbesar di kota ini.
H. Yuhadi, SHI, M.H. Mustasyar NU Bandar Lampung yang juga anggota DPRD Kota Bandar Lampung, akhirnya angkat bicara lantang. Dalam pernyataan tegasnya kepada Kompastuntas.com, politisi Partai Golkar ini mendesak dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membongkar dugaan ketidaktransparanan dana hibah ratusan juta rupiah yang diterima PCNU dari Pemkot.
“Sudah terlalu gaduh, warga NU resah. Audit BPK harus dilakukan! Bila ditemukan pelanggaran hukum, Ketua PCNU harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan,” tegas Yuhadi dengan nada penuh keprihatinan disampaikan setelah acara HUT PWI tanggal 28 Mei 2025.
Menurut Yuhadi, dana hibah yang diberikan kepada organisasi masyarakat seperti NU tidak boleh diterima berturut-turut setiap tahun. Hal ini, katanya, menyalahi asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kalau dana hibah itu diselewengkan atau dialihkan dari tujuan awal, maka itu jelas pelanggaran hukum. Yang menerima harus bertanggung jawab—baik kepada anggota NU maupun kepada penegak hukum. Saya pernah 10 tahun duduk di Badan Anggaran DPRD, saya tahu betul aturannya,” ujar Yuhadi, menekankan akan meminta pertanggungjawaban atas dana tersebut.
Sebagai bagian dari NU Kota Bandar Lampung, Yuhadi tak menyembunyikan rasa malu dan kecewanya. Ia menilai, polemik yang kini membelit PCNU mencederai marwah organisasi.
“Saya prihatin dan malu. Sebaiknya Aji itu mundur saja kalau tidak becus mengurus NU. NU harus kembali ke marwahnya, dipimpin oleh kyai atau ajengan yang punya pondok, punya santri. Bukan birokrat yang tidak paham ruhul jam’iyah,” katanya tajam.
Ia pun mengkritik keras manajemen dana hibah yang seharusnya bisa menyentuh seluruh struktur organisasi hingga ke tingkat kelurahan melalui Majelis Wakil Cabang (MWC).
“Dana hibah itu harusnya dinikmati bersama oleh seluruh warga NU, dari kota sampai kelurahan. Jangan dikuasai segelintir orang. NU ini milik umat, bukan milik elite,” pungkasnya.
Kini, mata publik NU dan warga Lampung tertuju pada langkah selanjutnya: apakah audit benar-benar dilakukan, dan apakah Ketua PCNU Ichwan Aji Wibowo akan menjawab desakan untuk mundur? Atau kisruh ini akan terus berlarut dan menggerogoti kepercayaan umat?
NU butuh pemimpin yang jujur, transparan, dan bermarwah. Sebab dalam tubuh organisasi keagamaan, yang hilang bukan sekadar uang—tapi kepercayaan.
Editor : Hengki Utama
