Pengamat Kritik Keras Krisis Anggaran Dinkes Lampung Kalau Bikin Gaduh, Ganti Saja Kadisnya!

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 26 Februari 2026 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Kritik Keras Krisis Anggaran Dinkes Lampung Kalau Bikin Gaduh, Ganti Saja Kadisnya!

 

Kompastuntas.com— Bandar Lampung, Polemik krisis anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menuai kritik tajam dari pengamat pemerhati publik dan hukum, Benny N.A. Puspanegara.

Ia menilai pernyataan pejabat dinas yang mengaku anggaran belum cair justru menimbulkan kegaduhan dan dapat mencoreng citra Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk kepemimpinan Gubernur.

“Dinas Kesehatan itu sektor strategis dan vital. Kalau mengaku tidak ada anggaran, lalu apa yang mereka kerjakan? Pernyataan seperti ini hanya menimbulkan kesan bahwa ada ketidakberesan internal,” tegas Benny, Kamis (26/2/2026).

Benny menilai Dinas Kesehatan semestinya fokus bekerja, bukan membuka ke publik seolah-olah pemerintah provinsi tidak mampu mengelola anggaran.

Baca Juga :  RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Perkuat Layanan Kesehatan Anak Lewat Poli Eksekutif Ramah Keluarga

“Jika persoalan ini disebabkan manajemen internal Dinas Kesehatan, jangan membuat gaduh. Bila perlu evaluasi, bahkan ganti kepala dinasnya jika dinilai mengganggu stabilitas Pemprov Lampung,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung, Djohan Lius, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan anggaran di berbagai lini.

“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” ucap Djohan.

Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah ia menyebut Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, saat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta harus menggunakan uang pribadi karena anggaran belum tersedia.

Baca Juga :  Tenaga Pendamping Jadi Bagian Penguatan Percepatan Pembangunan di Provinsi Lampung

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap tata kelola internal Dinas Kesehatan, mengingat sektor ini sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, turut memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan anggaran.

“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat. (*)

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

MELATI Hadir di Segala Mider, Lansia Diajak Tetap Sehat dan Aktif
Lokmin Lintas Sektor, Puskesmas Way Kandis Galang Komitmen Bersama Eliminasi TB dan Penurunan Stunting
Respons Cepat, Dinkes Bandar Lampung Fogging Puluhan Rumah Cegah Penyebaran DBD
Perkuat Layanan Eksekutif, RSUD Abdul Moeloek Luncurkan “Mother & Child Care” dan Paket ProBaby
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kunjungi RSUD Abdul Moeloek
RSUD Abdul Moeloek Tetap Siaga di Libur Lebaran 2026
RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Perkuat Layanan Kesehatan Anak Lewat Poli Eksekutif Ramah Keluarga
DPC AJP Dorong Inspektorat untuk melakukan Audit Investigasi pada UPT Puskesmas Kenali
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 00:11 WIB

MELATI Hadir di Segala Mider, Lansia Diajak Tetap Sehat dan Aktif

Kamis, 14 Mei 2026 - 09:13 WIB

Lokmin Lintas Sektor, Puskesmas Way Kandis Galang Komitmen Bersama Eliminasi TB dan Penurunan Stunting

Senin, 27 April 2026 - 15:05 WIB

Respons Cepat, Dinkes Bandar Lampung Fogging Puluhan Rumah Cegah Penyebaran DBD

Kamis, 23 April 2026 - 18:45 WIB

Perkuat Layanan Eksekutif, RSUD Abdul Moeloek Luncurkan “Mother & Child Care” dan Paket ProBaby

Sabtu, 11 April 2026 - 08:33 WIB

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Kunjungi RSUD Abdul Moeloek

Berita Terbaru

Opini

Pilrek Unila: Krisis Makna Kepemimpinan Kampus

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:07 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com