Dewan Pendidikan Lampung Sinkronkan Arah Kebijakan dengan Gubernur, Soroti Rendahnya Mutu Guru dan Minimnya Daya Mimpi Siswa
Kompastuntas.com— Teluk Betung, Dewan Pendidikan Provinsi Lampung menggelar rapat khusus bersama Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Selasa, 21 April 2026.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program kerja dan menyatukan visi pembangunan pendidikan lima tahun ke depan.
Rapat berlangsung dalam suasana serius. Sejumlah persoalan mendasar pendidikan di Lampung mengemuka, mulai dari aspek regulasi hingga strategi konkret penyelesaian problem yang selama ini dianggap stagnan.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah kontribusi sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Kedua indikator ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Persoalan kita bukan semata angka, tetapi juga kualitas,” ujar salah satu peserta rapat. Ia menyoroti kondisi psikologis dan kultural peserta didik di Lampung yang dinilai belum memiliki dorongan kuat untuk berkembang.
“Anak-anak kita seperti kehilangan mimpi,” katanya. Dalam diskusi tersebut, penguatan literasi dan numerasi menjadi agenda mendesak. Namun, upaya itu dinilai tidak akan efektif tanpa pembenahan pada aspek paling mendasar: kualitas dan kapasitas guru.
Dewan Pendidikan menilai, rendahnya motivasi menjadi guru turut memengaruhi kualitas pembelajaran. Profesi guru, dalam praktiknya, kerap terjebak pada rutinitas mengajar, bukan mendidik. “Mengajar itu administratif, mendidik itu transformasional.
Yang terjadi hari ini lebih banyak yang pertama,” kata peserta lain.
Masalah kompetensi guru juga disorot. Banyak guru dinilai belum memiliki kemampuan adaptif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan siswa di daerah.
Karena itu, pemetaan (mapping) kompetensi guru dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas.
Namun, kritik juga diarahkan pada pola pengembangan kapasitas yang selama ini berjalan. Upaya peningkatan kualitas guru dianggap belum menyentuh substansi.
“Belanja pendidikan lebih banyak bersifat konsumtif, bukan investasi intelektual,” ujar seorang anggota Dewan Pendidikan. Pembelian buku, pelatihan, hingga program penyegaran kompetensi disebut belum menjadi prioritas.
Alih-alih memperkuat kemampuan berpikir dan pedagogi, anggaran pendidikan justru terserap pada kebutuhan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengajaran.
Dewan Pendidikan mendorong agar ke depan terdapat ekosistem pendidikan yang lebih utuh. Tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga memastikan guru mendapatkan pendampingan berkelanjutan.
Proses pengajaran pun diharapkan lebih kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Lampung.
Rapat ini belum menghasilkan keputusan final, namun menjadi titik awal konsolidasi arah kebijakan pendidikan daerah.
Pemerintah provinsi diharapkan dapat menerjemahkan hasil diskusi ke dalam kebijakan yang lebih konkret dan terukur.
Di tengah berbagai tantangan itu, satu hal mengemuka: pembenahan pendidikan Lampung tidak cukup dengan program, tetapi memerlukan perubahan cara pandang. Tanpa itu, target peningkatan kualitas manusia hanya akan berhenti sebagai angka di atas kertas.(***)
Editor : Hengki Utama
