“Kasus Chromebook: Permintaan Hotman Paris Dinilai Sesatkan Publik”
Kompastuntas.com— Jakarta, pernyataan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali memantik kontroversi. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hotman meminta agar gelar perkara dilakukan langsung di Istana Negara di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau memang yakin Nadiem tidak bersalah, mari kita gelar perkara di Istana, biar terang benderang di hadapan publik,” ujar Hotman dalam sebuah pernyataan, Jumat (5/9).
Permintaan ini segera menuai kritik. Pasalnya, gelar perkara bukanlah forum politik atau panggung pertunjukan. Itu adalah mekanisme hukum formal yang sudah diatur dalam peraturan resmi.
Respons Kejaksaan
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menanggapi santai usulan Hotman. Ia menyebut pihaknya tidak bisa berkomentar banyak karena perkara masih dalam tahap penyidikan. Namun, ia menegaskan bahwa semua proses hukum akan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Kejaksaan bekerja berdasarkan hukum acara pidana. Prosesnya jelas, tidak bisa dipindah-pindah sesuka hati,” kata Anang.
Dasar Hukum Gelar Perkara
Menurut kajian tim investigasi, gelar perkara diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 31–33 menjelaskan, gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, penetapan tersangka, atau penghentian penyidikan.
Lokasinya pun jelas: di kantor penyidik atau Kejaksaan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Pedoman internal Kejaksaan (JDIH Kejaksaan RI) bahkan menegaskan bahwa gelar perkara tahap penyidikan dilakukan di kantor kejaksaan bukan di Istana, apalagi di hadapan Presiden.
“Tidak ada dasar hukum yang memperbolehkan gelar perkara dilakukan di Istana. KUHAP tidak mengenalnya, Perkapolri juga tidak memberi ruang. Jika dipaksakan, itu justru bisa menyesatkan publik,” ujar seorang pakar hukum acara pidana dari Universitas Indonesia ketika dimintai komentar.
Menghindari Sesat Pikir Publik
Permintaan Hotman Paris dikhawatirkan bisa membentuk persepsi keliru di masyarakat seolah-olah Istana memiliki kewenangan dalam menentukan hasil penyidikan. Padahal, secara prinsip, Istana tidak boleh ikut campur dalam proses hukum.
“Kalau logika ini diterima, bayangkan betapa berbahayanya. Setiap kasus besar bisa diminta digelar di Istana, seolah hukum bisa dipertontonkan di panggung politik. Itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga menggerus independensi penegakan hukum,” tegas seorang peneliti hukum dari ICW.
Dapat diambil kesimpulan, bahwa gelar perkara adalah domain penyidik dan kejaksaan, bukan ranah presiden atau istana. Dengan demikian, usulan Hotman Paris lebih tepat dilihat sebagai manuver politik hukum ketimbang tawaran solusi yuridis.
Editor : Hengki Utama
