Presiden Intervensi, Tanda Ada Duri di Dalam Kabinet
Kompastuntas.com— Jakarta, gelagat Presiden Prabowo Subianto yang belakangan kerap turun langsung mencabut atau membatalkan sejumlah kebijakan kementerian, menandai satu hal krusial ada problem sistemik dalam koordinasi pemerintahan. Presiden tampak dipaksa bertindak langsung dalam isu-isu strategis yang sejatinya menjadi kewenangan teknis para menteri. Dalam kaca mata tata kelola pemerintahan modern, ini bukan sekadar koreksi, tetapi indikasi bahwa ada duri dalam kabinet pembantu presiden yang justru menciptakan friksi, bahkan mungkin disonansi terhadap garis kebijakan nasional.
Terbaru, Presiden melalui pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memutuskan mencabut izin usaha pertambangan nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya (10/6/2025). Pencabutan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana izin yang berpotensi merusak ekosistem pulau kecil bisa lolos dari sistem perizinan nasional? Pandangan publik yang muncul bukan hanya soal keberpihakan Presiden terhadap lingkungan, tapi lebih jauh siapa yang bertanggung jawab membiarkan pelanggaran itu terjadi?
Intervensi ini bukan satu-satunya. Sebelumnya, Presiden juga mencabut kebijakan distribusi elpiji 3 kg yang menimbulkan kekacauan di berbagai daerah. Antrian panjang, kepanikan warga, bahkan korban jiwa, menjadi bukti betapa kebijakan yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu minim uji kelayakan sosial dan komunikasi lintas sektor. Presiden turun tangan sehari setelahnya.
Tindakan itu mencerminkan bukan hanya sikap reaktif, tetapi kesan bahwa inisiatif kebijakan penting tidak lagi melalui jalur koordinasi yang presisi. Kementerian teknis bekerja sendiri, dan Presiden harus menjadi pemadam kebakaran.
Kisruh juga terjadi di Kementerian Keuangan. Presiden mengganti dua posisi strategis Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya diganti oleh figur yang dikenal dekat dengan lingkar dalam Presiden. Dua alasan mendasari langkah ini. Pertama, target penerimaan pajak negara pada kuartal I 2025 hanya tercapai 14,7 persen dari total APBN. Rasio pajak terhadap PDB pun anjlok ke titik kritis, hanya 5,7 persen angka yang masuk kategori krisis fiskal menurut para ekonom.
“Rasio di bawah 7 persen itu sudah lampu merah. Artinya, kita sedang menghadapi masalah struktural dalam pengumpulan pajak,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), saat dihubungi awak media, Selasa (24/6/2025). Ia menyebut penggantian dua Dirjen bisa jadi langkah transisional untuk memperkuat kendali politik fiskal Presiden di tengah pelemahan penerimaan negara.
Alasan kedua adalah mandeknya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), salah satu agenda reformasi fiskal Presiden. Penunjukan orang dekat ke posisi strategis pajak dan bea cukai dipandang sebagai “jalan pintas” untuk menyiapkan transisi kelembagaan tanpa harus menunggu regulasi rampung.
Sinyal lain muncul dalam perintah Presiden kepada TNI untuk membongkar pagar laut di pantai utara Tangerang wilayah yang sedang bersitegang antara kepentingan publik dan proyek swasta. Atau ketika Presiden memerintahkan TNI menjaga Kejaksaan sebuah langkah yang menimbulkan spekulasi politik mengenai tekanan dalam kasus-kasus besar.
Yang paling menyita perhatian adalah manuver mencopot Letna Jenderal Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, lalu membatalkannya keesokan hari. Pergantian dan pembatalan yang hanya berjarak satu hari mengirimkan sinyal gamang apakah Presiden sedang menghadapi tekanan dari dalam struktur kekuasaan itu sendiri?
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar, intervensi presiden terhadap kebijakan kementerian bukan pelanggaran konstitusional, namun bisa berdampak negatif pada stabilitas birokrasi.
“Kalau Presiden terus-menerus turun tangan dalam kebijakan teknis, maka wibawa kementerian bisa runtuh. Ini juga menunjukkan ada persoalan kepercayaan antar elite dalam pemerintahan,” ujar Zainal.
Berbagai langkah koreksi yang dilakukan Presiden tentu dimaklumi publik sebagai bentuk tanggung jawab langsung kepala negara. Namun dalam kerangka governance, terlalu banyak intervensi langsung juga menyimpan sinyal disfungsi dalam sistem kabinet. Presiden seperti harus mengatur semua hal sendiri. Dan ini tidak sehat untuk demokrasi presidensial yang mestinya dibangun di atas prinsip pendelegasian wewenang yang kuat dan koordinasi efektif.
Jika situasi ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin efektivitas pemerintahan akan terkikis oleh konflik internal yang tak terselesaikan. Presiden harus segera meninjau ulang komposisi kabinetnya. Duri-duri dalam daging tidak boleh dibiarkan terus meracuni tubuh pemerintahan.
Editor : Hengki Utama
