Pengamat Kritik Keras Krisis Anggaran Dinkes Lampung Kalau Bikin Gaduh, Ganti Saja Kadisnya!

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 26 Februari 2026 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Kritik Keras Krisis Anggaran Dinkes Lampung Kalau Bikin Gaduh, Ganti Saja Kadisnya!

 

Kompastuntas.com— Bandar Lampung, Polemik krisis anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menuai kritik tajam dari pengamat pemerhati publik dan hukum, Benny N.A. Puspanegara.

Ia menilai pernyataan pejabat dinas yang mengaku anggaran belum cair justru menimbulkan kegaduhan dan dapat mencoreng citra Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk kepemimpinan Gubernur.

“Dinas Kesehatan itu sektor strategis dan vital. Kalau mengaku tidak ada anggaran, lalu apa yang mereka kerjakan? Pernyataan seperti ini hanya menimbulkan kesan bahwa ada ketidakberesan internal,” tegas Benny, Kamis (26/2/2026).

Benny menilai Dinas Kesehatan semestinya fokus bekerja, bukan membuka ke publik seolah-olah pemerintah provinsi tidak mampu mengelola anggaran.

Baca Juga :  TNBBS Terancam, Pemerintah Fokuskan Pemulihan dan Pengamanan Kawasan

“Jika persoalan ini disebabkan manajemen internal Dinas Kesehatan, jangan membuat gaduh. Bila perlu evaluasi, bahkan ganti kepala dinasnya jika dinilai mengganggu stabilitas Pemprov Lampung,” tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung, Djohan Lius, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan anggaran di berbagai lini.

“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” ucap Djohan.

Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah ia menyebut Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, saat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta harus menggunakan uang pribadi karena anggaran belum tersedia.

Baca Juga :  Tangisan Di Teras Warung Itu Kini Bernama Hana, Doa Wagub Jihan Untuk Masa Depan Si Kecil

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap tata kelola internal Dinas Kesehatan, mengingat sektor ini sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, turut memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan anggaran.

“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat. (*)

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

Sektor Kesehatan Merupakan Layanan Vital, Dinkes Klaim Krisis Anggaran
Vaksinasi Dewasa Hadir di RSUD Abdul Moeloek
Pemprov Mulai Vaksinasi PMK 2026: 381.150 Dosis Disalurkan ke 15 Kabupaten/Kota
RSUD Abdul Moeloek Serap Aspirasi Publik Jelang Standar Nasional Layanan 2026
RSUDAM Buka Layanan Gratis di Lampung Fest 2025, Warga Antusias
Buka Rakorda Posyandu 2025, Gubernur Mirza Tegaskan Penguatan Transformasi Layanan Hingga ke Desa
Wagub Jihan Dorong RSJD Lampung Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Komitmen Birokrasi Bersih
Pelantikan Pengurus PMI Lampung, Wagub Jihan Serukan Aksi Nyata dan Ketulusan Melayani
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Februari 2026 - 21:56 WIB

Pengamat Kritik Keras Krisis Anggaran Dinkes Lampung Kalau Bikin Gaduh, Ganti Saja Kadisnya!

Kamis, 26 Februari 2026 - 21:49 WIB

Sektor Kesehatan Merupakan Layanan Vital, Dinkes Klaim Krisis Anggaran

Selasa, 3 Februari 2026 - 14:31 WIB

Vaksinasi Dewasa Hadir di RSUD Abdul Moeloek

Jumat, 30 Januari 2026 - 11:03 WIB

Pemprov Mulai Vaksinasi PMK 2026: 381.150 Dosis Disalurkan ke 15 Kabupaten/Kota

Sabtu, 13 Desember 2025 - 21:11 WIB

RSUD Abdul Moeloek Serap Aspirasi Publik Jelang Standar Nasional Layanan 2026

Berita Terbaru