Media Bukan Musuh, Gubernur Lampung Kukuhkan Ikatan Jurnalis Pemprov untuk Perkuat Sinergi
Kompastuntas.com—Teluk Betung, di tengah iklim keterbukaan informasi yang terus berkembang, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memilih jalur kolaborasi. Kamis, 19 Juni 2025, ia resmi mengukuhkan kepengurusan baru Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP) periode 2025–2028 di Balai Keratun, lantai III, kompleks Kantor Gubernur.
Pengukuhan itu bukan sekadar seremoni. Ia menandai babak baru relasi antara pemerintah provinsi dan para pekerja media yang saban hari bergulat dengan fakta dan kata-kata. Gubernur Mirza, atau akrab disapa Yay Mirza, menegaskan pentingnya posisi jurnalis sebagai mitra strategis, bukan lawan debat atau sekadar alat promosi.
“Pemerintah bisa punya program strategis, tapi tanpa komunikasi yang benar, publik tak akan pernah tahu. Di sinilah peran jurnalis. Mereka bukan hanya penyampai informasi, tapi penjaga nurani,” ujar Mirza dalam sambutannya.
Kepengurusan baru IJP dikomandoi oleh Abung Mamasa, dan dihuni para jurnalis dari beragam latar media. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/366/V.14/HK/2025 menjadi dasar formalisasi pengukuhan ini.
Tema yang diusung yaitu Bangun Kolaborasi, Kuatkan Sinergi, Wujudkan Lampung Maju tidak sekadar retorika. Dalam praktiknya, pemerintah berkomitmen untuk tidak alergi pada kritik. “Kritik itu bukan ancaman. Ia bagian dari sistem kontrol sosial. Pemerintah harus terbuka, responsif, dan menjadikan media sebagai mitra sejajar,” tegas Mirza.
Pernyataan itu, bagi sebagian wartawan, terasa seperti angin segar di tengah praktik birokrasi yang kerap defensif terhadap pertanyaan tajam. Lebih lanjut, gubernur meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tak menutup diri terhadap permintaan informasi.
“Zamannya sudah berubah. Tak bisa lagi eksklusif. Informasi harus disampaikan dengan cara yang jernih, berkolaborasi, dan tanpa ditutup-tutupi,” kata dia.
Dalam lanskap demokrasi lokal yang rawan disulap jadi panggung pencitraan, keberadaan jurnalis yang kritis sekaligus berintegritas menjadi semacam sistem imun. Gubernur Mirza tampaknya memahami ini. Ia memilih merangkul, bukan mengatur. Mengundang diskusi, bukan menebar intimidasi.
Ke depan, melalui IJP, Pemerintah Provinsi Lampung berharap bisa menata komunikasi publik yang inklusif, akuntabel, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan soal angka dan spanduk. Ia soal rasa percaya antara rakyat dan pemerintah yang sebagian besar, dibangun melalui jurnalisme yang jujur dan terbuka.
Editor : Hengki Utama
