Rakyat Butuh Aspal, Bukan Ekspresi Untuk Menambal Jalan
Kompastuntas.com—Lampung Barat, jalan rusak bukan sekadar soal lubang dan genangan. Ia adalah cerita lama tentang janji yang aus, tentang roda ekonomi yang tersendat, dan tentang warga yang kian terbiasa mempertaruhkan keselamatan di jalur Sumberjaya–Tebu yang berubah menjadi “jalur tengkorak”.
Pernyataan Bupati Parosil Mabsus yang mengaku “sedih sekaligus senyum-senyum” saat melihat keluhan warga di TikTok, alih-alih meredakan suasana, justru memantik amarah. Bagi Aliansi Jurnalis Persada Lampung Barat, respons itu bukan empati melainkan tanda jarak yang terlalu lebar antara penguasa dan yang dikuasai.
Aspirasi warga di media sosial, kata AJP, bukanlah bahan hiburan. Ia adalah jeritan yang menemukan jalannya sendiri ketika kanal formal tak lagi memadai. Ketika warga bertanya “di mana bupati?”, itu bukan soal lokasi, melainkan soal kehadiran yang seharusnya terasa pada aspal yang halus, bukan pada kata-kata yang ringan.
Di titik ini, dalih klasik kembali dihadirkan anggaran seret, keuangan daerah terjepit. Sebuah alasan yang terdengar masuk akal, sampai publik mulai bertanya seret untuk siapa? Sebab di saat yang sama, isu tentang penempatan pejabat yang diduga sarat relasi kekerabatan justru beredar kian kencang.
Di sinilah kritik menjadi lebih dari sekadar soal jalan; ia menjelma menjadi soal prioritas.
AJP menuding ada yang ganjil dalam cara pemerintah daerah membaca krisis. Jika kas benar-benar kering, mengapa energi tak difokuskan untuk membuka kran anggaran dari pusat? Di mana lobi politik yang selama ini kerap dijadikan tameng legitimasi? Nama besar DPR RI dan DPRD disebut-sebut “masih ada di sini”, tetapi manfaatnya tak kunjung terasa di lapangan.
Lebih jauh, AJP mengingatkan bahwa kebocoran anggaran kerap bersembunyi di sektor-sektor yang luput dari sorotan. Dana kesehatan seperti JKN dan BOK pun disebut sebagai area yang layak diawasi lebih ketat. Dalam situasi fiskal yang sempit, setiap rupiah seharusnya bekerja bukan menguap.
Desakan yang mereka ajukan terdengar sederhana, tetapi justru di situlah letak tantangannya audit anggaran infrastruktur 2025 secara terbuka, hentikan narasi yang terkesan “curhat”, dan kembalikan jabatan publik pada prinsip meritokrasi. Tidak muluk-muluk. Hanya hal-hal yang seharusnya menjadi standar, bukan tuntutan.
Pada akhirnya, politik lokal sering terjebak pada simbol kunjungan, pernyataan, ekspresi. Padahal warga tidak berjalan di atas simbol. Mereka berjalan di atas jalan yang, hari ini, masih berlubang.
Dan di Sumberjaya hingga Tebu, lubang-lubang itu tak butuh senyum untuk ditambal. Mereka butuh aspal.
