Seluruh 37 perwakilan pengurus daerah hadir dalam munas, dengan total mencapai 150 peserta.
Kompastuntas.com— Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-VII resmi dibuka oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Jumat (25/4) malam. Politisi PDI Perjuangan itu berharap, Munas dapat berjalan lancar hingga memilih pemimpin APHTN-HAN sesuai yang diinginkan anggota. “Munas dibuka, semoga munasnya sukses,” katanya saat membuka munas.
Koster merasa memiliki keterikatan yang baik dengan para peserta Munas APHTN-HAN yang sama-sama berlatar belakang dosen. Hanya saja, dirinya mengajar Kalkulus I sampai IV, sedangkan APHTN-HAN Kumpulan para pengajar HTN dan HAN. Namun, jalan hidup kini membawanya menjadi Anggota DPR hingga sekarang Gubernur Bali.
Ia berharap, para anggota APHTN-HAN dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memikirkan kajian mengenai bagi hasil ke daerah. Seperti yang dialami Pemerintah Provinsi Bali, yakni kebijakan bagi hasil ke daerah ke depan diharapkan dapat bersumber dari pariwisata, bukan hanya Sumber Daya Alam (SDA) seperti pertambangan, minyak dan gas yang selama ini berlaku pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maupun UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Perluasan kebijakan bagi hasil daerah dari sumber pariwisata penting untuk Bali yang memang mengandalkan sektor pariwisata. Selain Bali, beberapa daerah lain yang serupa adalah Yogyakarta dan Batam. Ditambah, devisa wisata Provinsi Bali pada 2024 berkontribusi signifikan terhadap devisa sektor pariwisata nasional. Jika devisa pariwisata nasional sebesar Rp200 triliun, sebesar 46% berasal dari devisa wisata Provinsi Bali.
“Kalau sumber ekonomi SDA dikeruk terus lama-lama habis, kalau pariwisata tidak akan habis. Kami sedang memikirkan dengan beberapa daerah yang tujuan wisata di Indonesia besar, yakni bagaimana adanya regulasi agar daerah-daerah wisata dipikirkan oleh negara. Supaya memiliki daya saing,” kata Koster.
Dalam sambutannya, Hakim Konstitusi Prof. M Guntur Hamzah berharap, melalui Munas, APHTN-HAN dapat memperkuat peran organisasi keilmuan yang inklusif dan kontributif. Inklusivitas karena anggota APHTN—HAN yang mencapai 1600 pengajar itu berasal dari berbagai dari latar belakang, suku, geografi dan daerah, namun tetap saling menghormati satu sama lain.
“Makanya organisasi ini sifatnya inklusif, tidak eksklusif ditujukan ke orang-orang tertentu. Ini organisasi milik kita semua, bukan orang-orang tertentu,” katanya disambut tepuk tangan para peserta.
Di sisi lain, ia berharap, ajang munas ini juga dimanfaatkan para peserta untuk memperkuat jejaring akademiknya. Guntur juga mempertegas posisi organisasi sebagai pusat keunggulan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara atau center of excellence. Hal ini terlihat dari tersediangan buku HTN dan HAN yang dapat diunduh secara gratis sehingga materi pengajaran dari ujung Aceh ke Merauke atau Miangas ke Pulau Rote menggunakan buku ajar yang sama.
“Siapa pun nanti menjadi Ketua Umum saya berharap itu bisa kita jaga selalu,” kata Guntur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono melaporkan seluruh pengurus daerah dari 37 provinsi hadir dalam munas. Menurutnya, selama empat tahun terakhir, kebersamaan selalu mewarnai kegiatan-kegiatan yang digelar APHTN-HAN. Mulai dari penguatan kapasitas Pendidikan hingga kontribusi kepada negara. Bahkan, para anggota APHTN-HAN turut mewarnai kehidupan ketatanegaraan, seperti ada yang menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi (MK), ahli pemohon, ahli termohon hingga ahli pihak terkait.
Sementara dari Lampung diikuti oleh
Prof.Rudy, LL.M.LL.D sebagai ketua, Dr.Rifandi Ritonga, SH.MH, sebagai sekum dan Dr.Topan Indra Karsa, H.MH, sebagai wakil ketua. Ini menunjukkan termasuk pengurus daerah berperan signifikan dalam mengembangkan sumber daya manusia di APHTN HAN. Rangkaian munas yang diawali hari ini dimulai dari seminar sebagai wujud kontribusi kita dalam konteks pengembangan ketatanegaraan kita,” kata Dekan FH Universitas Jember itu.
Munas diikuti 125 peserta dari luar bali, jika ditambah dari Bali totalnya mencapai 150 peserta. Ia berharap, munas dapat berlangsung dengan penuh kekeluargaan. “Munas jadi Langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kita yang inklusif dan kontributif,” pungkas Bayu.
Editor : Hengki Padangratu
Sumber Berita: Hukumonline
