“Bukan Siswa Saja, Guru dan Kepala Sekolah Diduga Terlibat LGBT”
Kompastuntas.com— Bandar Lampung, Isu LGBT di lingkungan pendidikan kian mengkhawatirkan. Selasa siang (8/7/2025), ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mendadak dipenuhi suasana serius. Enam tokoh agama dan masyarakat mendatangi Kadisdik Thomas Amirico, menyampaikan keresahan publik yang mereka sebut sudah masuk tahap darurat moral.
“Kami datang karena suara masyarakat sudah tidak bisa kami bendung. Ada kekhawatiran nyata, bahwa LGBT tak lagi hanya isu di media sosial, tapi sudah merambah ke dalam sistem pendidikan, bahkan sampai ke tenaga pendidiknya,” ujar K.H. Ahmad Sulaiman, mewakili para tokoh.
Para tokoh yang hadir antara lain Dr. H. Firmansyah, Habib Umar Asegaf, K.H. Ansori, H. Sukri Baihaki, dan Khadafi. Mereka menyampaikan bahwa perilaku menyimpang itu kini tak lagi bergerak sembunyi. Bahkan beberapa grup komunitas LGBT di media sosial memiliki anggota hingga belasan ribu orang—termasuk yang diduga berasal dari kalangan pelajar.
“Ini bukan sekadar keresahan ideologis. Kami bicara soal fakta di lapangan. Sudah banyak laporan dari wali murid dan guru,” kata Dr. Firmansyah. “Kalau negara dan dunia pendidikan diam, maka kita sedang menyiapkan generasi yang kehilangan arah.”
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, tidak menampik keprihatinan itu. Bahkan ia mengakui bahwa fenomena LGBT tak hanya menyasar peserta didik, namun juga telah menyusup ke jajaran pendidik.
“Kami menerima laporan, dan saya tahu sendiri, ada kepala sekolah yang terpapar. Ini bukan isu kecil,” tegas Thomas.
Menurutnya, pendidikan nasional memiliki landasan konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar. “UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. LGBT bertentangan dengan nilai itu. Maka, harus ada langkah konkret,” ujarnya.
Sebagai respons, Thomas menyatakan akan menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Surat itu akan memuat panduan pencegahan, mitigasi, dan edukasi tentang bahaya perilaku menyimpang, khususnya LGBT.
“Kami tidak akan mengambil langkah emosional. Semuanya harus terukur, sesuai regulasi, dan berbasis edukasi. Sekolah adalah ruang paling strategis untuk mengembalikan arah moral anak bangsa,” jelasnya.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni. Para tokoh meminta Dinas Pendidikan benar-benar bertindak, bukan sekadar mengeluarkan imbauan normatif.
“Kami akan kawal ini. Jangan sampai negara kalah oleh kampanye yang merusak nilai-nilai bangsa. Ini bukan soal benci, tapi soal penyelamatan generasi,” tutup K.H. Ansori.
Editor : Hengki Utama
