Bukan Daya Beli, tetapi Daya Tahan
Kompastuntas.com, Lampung—Ada yang janggal dalam ekonomi kita hari ini. Angka makro terlihat sehat, tetapi banyak keluarga tetap menghitung napas sampai akhir bulan.
BPS mencatat, ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun. Inflasi Mei 2026 terjaga di 3,08 persen. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 turun menjadi 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta.
Di atas kertas, ini bukan potret ekonomi yang buruk. Mesin ekonomi masih menyala. Harga tidak bergerak liar. Lapangan kerja juga tidak runtuh.
Namun, angka-angka itu belum menceritakan seluruh cerita.
Ada cerita di balik angka.
Laporan ekonomi tidak selalu sama dengan pengalaman di dapur keluarga. Pertumbuhan bisa tinggi, tetapi uang belanja tetap terasa pendek. Inflasi bisa terkendali, tetapi beras, lauk-pauk, transportasi, obat, dan kebutuhan sekolah tetap terasa tinggi yang menggerus pendapatan rumah tangga. Pengangguran bisa turun, tetapi banyak orang bekerja tanpa kepastian pendapatan yang cukup kuat.
Bank Indonesia juga mencatat, BI-Rate pada 9 Juni 2026 berada di level 5,50 persen. Kebijakan ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. Tetapi bagi keluarga dan usaha kecil, perubahan suku bunga cepat terasa salam keseharian.
Cicilan bisa ikut terasa berat. Kredit makin hati-hati. Modal kerja tidak lagi semurah sebelumnya.
Ekonomi boleh tumbuh tetapi bagi banyak keluarga, pendapatan masih mudah goyah ketika harga naik, pekerjaan sepi, atau kebutuhan mendadak datang.
Akar masalahnya bukan semata harga yang naik. Yang lebih dalam adalah struktur pendapatan yang rapuh. Banyak rumah tangga hidup dari penghasilan yang tidak selalu pasti, sementara pengeluaran bersifat tetap berupa makan, sekolah, listrik, transportasi, bahan bakar minyak, cicilan, dan biaya kesehatan. Pekerjaan memang ada, tetapi tidak semuanya memberi upah layak dan ruang menabung. Di sinilah guncangan kecil mudah berubah menjadi tekanan besar.
Karena itu, kesehatan ekonomi tidak cukup diukur dari daya beli. Ia juga harus dilihat dari daya tahan. Daya beli berbicara tentang kemampuan membeli hari ini. Daya tahan berbicara tentang kemampuan keluarga tetap berdiri di tengah ekonomi yang sulit karena pendapatan sulit bertambah, pekerjaan tidak pasti, dan biaya hidup terus berjalan.
Persoalan ini tentu tidak hanya terjadi di Lampung saja. Banyak daerah menghadapi pola serupa yaitu ekonomi tumbuh, tetapi kualitas pekerjaan belum cukup kuat. Inflasi terkendali, tetapi biaya hidup tetap menekan. APBD berjalan, tetapi ruang fiskalnya sempit. Lampung menjadi contoh yang cukup jelas tentang bagaimana berbagai paradoks itu hadir bersamaan.
BPS Lampung mencatat, ekonomi Lampung triwulan I-2026 tumbuh 5,58 persen, hampir sejajar dengan nasional. Namun secara kuartalan, ekonomi Lampung terkontraksi 1,08 persen. Konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan kontraksi terdalam. Ini mengingatkan bahwa belanja pemerintah masih menjadi salah satu penopang penting dalam denyut ekonomi daerah.
Inflasi Lampung juga rendah. Pada Mei 2026, Lampung tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah, 1,94 persen. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 hanya 3,95 persen. Sekilas, ini kabar baik. Tetapi struktur di balik angka itu perlu dilihat lebih pelan.
Sebanyak 44,03 persen pekerja Lampung masih berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pekerja formal baru 31,09 persen. Pekerja paruh waktu mencapai 31,45 persen, sementara setengah penganggur 8,62 persen. Artinya, masalah Lampung bukan semata kurang kerja. Banyak orang bekerja, tetapi pendapatannya rentan.
Pendapatan itu bergantung pada musim, harga komoditas, biaya pupuk, ongkos angkut, cuaca, dan panjang-pendeknya rantai pasar.
Gambaran itu terasa pada Nilai Tukar Petani Lampung April 2026 yang turun 0,80 persen menjadi 123,93. BPS Lampung menjelaskan, harga yang diterima petani turun, sementara harga yang dibayar petani naik. Dalam bahasa rumah tangga yaitu uang masuk melemah, biaya hidup bergerak naik.
Maka, nasihat untuk berhemat terdengar terlalu mudah. Banyak keluarga sudah lama hidup hemat. Mereka bukan tidak tahu cara menahan belanja. Yang mereka butuhkan adalah ruang bertahan yang lebih nyata.
Di tingkat keluarga, daya tahan sering dimulai dari perkara kecil seperti pengeluaran harian yang lebih terjaga, utang konsumtif yang tidak mudah diambil, dan dana darurat yang disisihkan sedikit demi sedikit. Di tingkat warga, caranya bisa lebih kolektif yaitu membeli bahan baku bersama, menjual hasil panen bersama, mengolah produk sederhana bersama, menitip jual di warung sekitar, atau memperpendek rantai pasar.
Pada tingkat kebijakan, jawabannya juga bukan sekadar menambah program baru. APBD yang terbatas harus bekerja sebagai pengungkit. Bukan membiayai semua hal, tetapi menguatkan simpul-simpul ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat seperti pasar lokal, pangan, pembiayaan mikro, pasar tani, serta akses UMKM kepada pembeli yang lebih pasti.
Tidak semua harus dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah. Tidak semua harus dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah. Perbankan dapat memperluas pembiayaan, koperasi menghimpun kekuatan usaha masyarakat, BUMD mengambil peran sesuai bidang usahanya, kampus memberi dukungan pengetahuan dan pendampingan, dunia usaha membuka pasar, sedangkan komunitas masyarakat menjaga keberlanjutannya. Dalam ruang fiskal yang sempit, peran pemerintah daerah perlu bergeser bukan hanya sebagai pembelanja, tetapi juga sebagai penghubung, pengatur irama, dan penjaga agar ekonomi kecil.
Pengendalian harga tetap penting. Tetapi menjaga pendapatan masyarakat tidak kalah mendesak. Inflasi yang rendah belum banyak berarti bila penghasilan rapuh dan ruang bertahan keluarga makin tipis.
Sebab ekonomi yang baik bukan hanya yang tumbuh dalam laporan. Ekonomi yang baik adalah yang membuat keluarga bisa tidur malam ini tanpa cemas memikirkan kekurangan esok pagi.
Saring Suhendro
Pengamat Keuangan Publik Unila
