Aktivis Germasi Desak Kejagung “Jangan Lindungi Mafia Hutan!”

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 7 Oktober 2025 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Germasi Desak Kejagung Bongkar Dalang Alih Fungsi Hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya: “Jangan Lindungi Mafia Hutan!”

Kompastuntas.com—Bandar Lampung, Founder Masyarakat Independent Gerakan Masyarakat Indonesia (GERMASI), Ridwan, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menindak tegas dan menangkap dalang intelektual di balik dugaan alih fungsi serta penguasaan ilegal kawasan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Suaka Margasatwa Gunung Raya, Kabupaten Lampung Barat. (07/10/2025)

Meski Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan penyitaan di dua kawasan hutan tersebut, Ridwan menilai penegakan hukum masih setengah hati dan belum menyentuh aktor utama di balik praktik perampasan kawasan konservasi itu.

“Negara ini tidak boleh kalah oleh mafia hutan! Jangan hanya petani kecil yang dikorbankan, sementara pengendali di balik meja tetap aman duduk di kursi empuk.

Kami minta Kejagung seret dalang intelektualnya siapapun dia, pejabat, pengusaha, atau oknum aparat yang selama ini bermain,” tegas Ridwan.

Menurut Ridwan, GERMASI telah menyerahkan laporan resmi ke Kejati Lampung dan Kejagung RI, disertai data dan temuan lapangan yang menunjukkan pola sistematis penguasaan dan pengalihan fungsi kawasan hutan secara terencana. Ia menduga praktik ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya restu atau perlindungan dari oknum berpengaruh.

Baca Juga :  Ironi di Balik Medali Atlet Muda Lampung Harumkan Daerah, Biaya Sendiri

“Jangan pura-pura tidak tahu. Alih fungsi hutan di TNBBS dan Gunung Raya itu bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun dan terang-terangan. Kalau aparat serius, dalangnya sudah lama ditangkap. Tapi faktanya, mereka aman-aman saja, seolah kebal hukum,” ujarnya.

Aktivis yang dikenal vokal dalam isu anti-korupsi dan lingkungan hidup ini menilai, Kejagung RI harus menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam menegakkan hukum. Menurutnya, jika kasus ini dibiarkan mandek, publik akan kembali menilai bahwa hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

“Kami tidak butuh drama penyitaan lahan. Yang kami mau adalah tindakan nyata: tangkap otak kejahatan, ungkap siapa bekingnya! Hukum jangan dijadikan alat dagang kepentingan,” tegasnya.

Ridwan juga berencana mengirim surat resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar memantau langsung dan mengevaluasi proses penegakan hukum kasus ini. Ia menilai, kasus penguasaan kawasan hutan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan keberanian aparat penegak hukum di daerah.

“Kalau Kejagung tidak mampu menembus tembok kekuasaan para mafia hutan, maka kepercayaan rakyat akan runtuh. Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi soal harga diri negara,” ujarnya dengan nada keras.

Kasus dugaan alih fungsi dan penguasaan ilegal kawasan hutan TNBBS dan Suaka Margasatwa Gunung Raya ini diduga melibatkan puluhan ribu hektare lahan, yang kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kopi dan dikuasai jaringan kuat dengan koneksi politik dan bisnis besar.

Ridwan menegaskan, GERMASI akan terus mengawal kasus ini hingga dalang intelektualnya benar-benar diseret ke meja hijau.

“Kami tidak akan berhenti. Jika Kejagung tetap diam, kami siap buka nama-nama besar di balik permainan ini ke publik. Rakyat berhak tahu siapa perampok hutan yang sebenarnya!” tutupnya. ( Wahdi )

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

Wamenaker Ajak JARNAS.INDO Awasi Pembangunan Ketenagakerjaan
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
36 Tahun Berpencar, Aktivis HUMANIKA Kembali Bertemu
Tim SAR Gabungan Kerahkan 7 SRU, Pencarian 8 Orang di Selat Sunda Masih Nihil
HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif
Dipecat Burger King Gegara ‘Free Palestine’, Karyawan Ini Justru ‘Panen’ Solidaritas Ratusan Juta Rupiah
Batas Usia ASN Dinilai Jadi Instrumen Regenerasi dan Efektivitas Birokrasi, Tetap Harus Berbasis Sistem Merit
Menko Pangan Siap Sukseskan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung, Pastikan Hadiri Kick-off
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:24 WIB

Wamenaker Ajak JARNAS.INDO Awasi Pembangunan Ketenagakerjaan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI

Jumat, 18 September 2026 - 13:51 WIB

36 Tahun Berpencar, Aktivis HUMANIKA Kembali Bertemu

Kamis, 10 September 2026 - 10:54 WIB

Tim SAR Gabungan Kerahkan 7 SRU, Pencarian 8 Orang di Selat Sunda Masih Nihil

Rabu, 2 September 2026 - 20:45 WIB

HPN 2027 Di Lampung Inklusif dan Kolaboratif

Berita Terbaru

Uncategorized

Gubernur Mirza Resmikan Nama Rumah Sakit Alamsjah Ratu Perwiranegara

Selasa, 3 Nov 2026 - 22:27 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com