Praperadilan Sudah Mengikat, PH Darussalam Desak Polisi Segera Limpahkan Kasus Nuryadin
Kompastuntas.com— Teluk Betung, penasehat hukum H. Darussalam, Agus Bhakti Nugroho, mendesak penyidik Polresta Bandarlampung segera melimpahkan kembali perkara dugaan sumpah palsu dan kejahatan menista dengan tersangka H. Nuryadin ke Kejaksaan Negeri Bandarlampung. Ia menilai, proses hukum perkara ini semestinya sudah bergerak ke tahap penuntutan.
Menurut Agus, pelimpahan berkas penting agar jaksa peneliti dapat segera menyatakan perkara lengkap (P-21) dan membawanya ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Desakan itu disampaikan menyusul adanya gelar perkara khusus di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Agus menilai langkah tersebut tak relevan lagi, mengingat status tersangka Nuryadin telah diuji melalui praperadilan.
“Pengadilan sudah memutus. Pada 24 Desember 2025, hakim tunggal Firman Khadafi Tjindarbumi menyatakan penetapan tersangka sah. Itu bukan sekadar prosedur, melainkan putusan yudisial yang mengikat,” kata Agus.
Ia menegaskan, dalam hukum acara pidana, harus dibedakan secara tegas antara mekanisme administratif seperti gelar perkara dan putusan pengadilan. Gelar perkara, kata dia, hanya bersifat internal dan tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan hakim.
Sebaliknya, putusan praperadilan merupakan produk kekuasaan kehakiman yang wajib dihormati semua pihak, termasuk penyidik.
“Kalau sudah dinyatakan sah oleh pengadilan, tidak bisa dianulir lewat gelar perkara. Itu prinsip dasar,” ujarnya.
Agus menambahkan, ruang keberatan terhadap putusan praperadilan juga terbatas. Tidak ada upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Pilihan yang tersedia hanya peninjauan kembali dalam kondisi tertentu atau pengajuan gugatan baru jika ditemukan novum.
Situasi inilah yang mendorong tim hukum Darussalam mengadu ke Ketua Komisi III DPR RI, Habiburakhman. Mereka meminta parlemen menggunakan fungsi pengawasannya terhadap aparat penegak hukum.
“Kami berharap Komisi III meminta klarifikasi kepada Bareskrim dan memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, serta sesuai peraturan,” kata Agus.
Bagi Agus, perkara ini semestinya tidak lagi berlarut. Dengan putusan praperadilan yang telah menguatkan status tersangka, langkah berikutnya tinggal membawa perkara ke meja hijau bukan kembali memperdebatkan hal yang sudah diputus pengadilan.
