Kompastuntas.com, Tanjungkarang — Sidang kasus dugaan pembunuhan yang menjerat M. Abu Bakar bin Nasrudin memasuki tahap krusial dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan oleh tim kuasa hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin, 15 Desember 2025. Agenda ini digelar setelah Jaksa Penuntut Umum menuntut Abu Bakar dengan pidana penjara selama 17 tahun.
Dalam persidangan, tim penasihat hukum Abu Bakar—Ridho Juanysah, Yuli Setyowati, Rifdah Dzahabiyyah Zayyan, Riki Anky Wijaya, dan sejumlah anggota tim lainnya—menyerahkan pledoi tertulis kepada majelis hakim. Pembelaan itu tak hanya membantah dakwaan pembunuhan berencana, tetapi juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur hukum sejak tahap penyidikan.
Tim kuasa hukum mengakui kliennya terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan tanpa rencana. Namun, mereka meminta majelis hakim menyatakan Abu Bakar tidak dapat dipidana karena diduga mengalami gangguan kejiwaan.
“Kami memohon agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa,” tulis kuasa hukum dalam salah satu poin pledoi.
Keberatan utama pembelaan terletak pada perubahan pasal dakwaan. Penasihat hukum Yuli Setyowati menyebut terjadi ketidakkonsistenan serius dalam surat dakwaan jaksa. Menurut dia, sejak proses penyidikan hingga persidangan, kliennya hanya disangkakan melanggar Pasal 340, Pasal 338, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP.
“Dalam fakta persidangan dan berkas perkara tidak pernah ada Pasal 351 ayat (1). Yang ada adalah ayat (3). Ini perubahan mendasar,” kata Yuli di persidangan.
Perubahan dakwaan dari Pasal 351 ayat (3) menjadi ayat (1) dinilai melanggar Pasal 51 huruf a KUHAP, yang mewajibkan penegak hukum memberitahukan secara jelas sangkaan terhadap tersangka sejak awal proses hukum.
Sebelumnya, jaksa menuntut Abu Bakar dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, dengan tuntutan 17 tahun penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa sebilah golok dan rekaman kamera pengawas.
Selain meminta pengalihan pidana ke rehabilitasi kejiwaan, kuasa hukum juga memohon agar barang bukti tertentu, seperti sepeda motor dan kartu pasien rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga terdakwa serta biaya perkara dibebankan kepada negara.
Dengan selesainya pembacaan pledoi, sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum. Setelah itu, majelis hakim dijadwalkan bermusyawarah sebelum menjatuhkan putusan.
Perkara ini tidak hanya menguji pembuktian unsur pidana, tetapi juga menguji kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prosedur acara pidana. Majelis hakim kini dihadapkan pada pilihan antara menguatkan tuntutan pidana berat atau mempertimbangkan pembelaan yang menyoal kondisi kejiwaan terdakwa serta potensi cacat formil dalam dakwaan.
