Anggaran ATK Rp1,5 Miliar, Dinas Cipta Karya Lampung Dipertanyakan

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 12 Juni 2025 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggaran ATK Rp1,5 Miliar, Dinas Cipta Karya Lampung Dipertanyakan

 

Kompastuntas.com— Bandar Lampung, anggaran belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung menuai sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) L@PAKK Lampung mempertanyakan kejanggalan dalam rincian belanja tahun anggaran 2024. Nilai belanja Alat Tulis Kantor (ATK) saja mencapai Rp1,56 miliar. Ya, Anda tidak salah baca: satu koma lima miliar rupiah untuk ATK.

Dalam dokumen anggaran, pembelian ATK dibagi ke dalam empat pos yaitu ATK Kantor, ATK Bimbingan, ATK Sosialisasi, dan ATK Rapat Koordinasi. Semua diklaim untuk kegiatan swakelola. Namun besarnya nominal itu tak pelak menimbulkan tanda tanya.

Baca Juga :  Lima Pejabat Utama dan Satu Kapolsek Polresta Bandar Lampung Resmi Berganti

“Angka segitu untuk ATK? Itu jelas tidak masuk akal. Bisa dibilang pemborosan,” kata Ketua LSM L@PAKK, Nova Handra, kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Bukan hanya ATK. Nova juga menyoroti belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) sebesar Rp90 juta, serta pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp358,9 juta. Menurutnya, pemisahan antara BBM dan pemeliharaan kendaraan itu menyalahi aturan.

“Kalau merujuk pada Perpres No 53 Tahun 2023, seharusnya belanja BBM masuk dalam komponen biaya pemeliharaan. Bukan dipisah. Ini berpotensi jadi celah pengeluaran yang sulit dipertanggungjawabkan,” tegas Nova.

Ia menilai, anggaran sebesar itu tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat. “Apa urgensinya alat tulis sampai segitu besar? Banyak kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak,” tambahnya.

Baca Juga :  Wakil Gubernur Lampung Serahkan KUR ke Pelaku UMKM, Dukung Program Nasional Penciptaan Lapangan Kerja

Nova dan timnya meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung turun tangan melakukan audit investigasi terhadap anggaran tersebut. Ia juga mendesak Gubernur Lampung mengevaluasi jajaran di Dinas Cipta Karya, khususnya Sekretaris Dinas yang berwenang atas pengelolaan anggaran.

“Jangan sampai pembiaran seperti ini menjadi budaya. Kita bicara uang rakyat. Harus ada tanggung jawab moral dan hukum,” pungkas Nova.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum memberikan tanggapan atas sorotan ini. Sementara publik menanti: benarkah hanya alat tulis, atau ada “tinta gelap” di baliknya?

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

Ratusan Masa Aksi AMAL MBG di Tugu Adiputra Minta Program Dikanjutkan
Keseruan Color Run HUT Bandar Lampung, Rayakan Keberagaman Lewat Lari 5 Kilometer
Living Plaza Rajabasa, Kota yang Dibangun atau Kota yang Perlahan Dikorbankan?
Tertidur, Ironi Kursi Empuk di Hari Jadi Bandar Lampung
Gelar Aksi Demo, Aliansi Mahasiswa Lampung Gaungkan 8 Tuntutan Rakyat
Persiapan Capai 80 Persen, Lampung Siap Sambut Delegasi 11 Provinsi di Rakernas PJ91
Lampung Raih Opini WTP 12 Kali Beruntun, Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel
Germasi Bongkar Dugaan Penyimpangan Dana Desa Pekon Sinar Jaya Uang Rakyat Diduga Lenyap, Aparat Diminta Bertindak Tegas
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 11:44 WIB

Ratusan Masa Aksi AMAL MBG di Tugu Adiputra Minta Program Dikanjutkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 14:48 WIB

Keseruan Color Run HUT Bandar Lampung, Rayakan Keberagaman Lewat Lari 5 Kilometer

Jumat, 19 Juni 2026 - 15:34 WIB

Living Plaza Rajabasa, Kota yang Dibangun atau Kota yang Perlahan Dikorbankan?

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:27 WIB

Tertidur, Ironi Kursi Empuk di Hari Jadi Bandar Lampung

Senin, 15 Juni 2026 - 18:28 WIB

Gelar Aksi Demo, Aliansi Mahasiswa Lampung Gaungkan 8 Tuntutan Rakyat

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com