Tunggakan Kasus Satgas PPKPT Unila: Empat Perkara Warisan 2025, Dua Belas Tuntas pada 2026

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tunggakan Kasus Satgas PPKPT Unila: Empat Perkara Warisan 2025, Dua Belas Tuntas pada 2026

Oleh: Dr. Bumi Prawira, M.Psi.
Analis Psikologi Sosial

Kompastuntas.com, Bandar Lampung 18 November 2026 — Pergantian kepemimpinan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung (Unila) menyisakan pertanyaan yang tak sederhana: apakah cara kerja lembaga ini ikut berubah?

Pertanyaan itu kembali mengemuka dalam pertemuan mahasiswa dengan pimpinan universitas di Gedung Serbaguna (GSG), Senin, 16 November 2026. Mahasiswa menuntut evaluasi kinerja Satgas, terutama menyangkut penanganan sejumlah perkara kekerasan di lingkungan kampus yang belum memperoleh kejelasan penyelesaian.

Data perkembangan perkara memperlihatkan kontras antara dua periode kepemimpinan. Empat perkara yang masuk pada 2025 masih menyisakan persoalan administrasi dan kesinambungan penanganan. Sementara pada 2026, Satgas mencatat 12 dari 20 perkara telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian.

Perbedaan ini patut diperiksa. Bukan untuk mencari siapa yang paling berjasa atau siapa yang paling bersalah, melainkan untuk menjawab pertanyaan mendasar: mengapa perkara lama tertahan, sementara perkara pada periode berikutnya menunjukkan perkembangan lebih cepat?

Sebab, dalam penanganan kekerasan di kampus, perkara yang menggantung bukan sekadar angka dalam laporan organisasi. Di baliknya ada korban yang menunggu kepastian, terlapor yang berhak atas proses objektif, serta kepercayaan sivitas akademika terhadap institusi.

Empat Perkara 2025 dan Dokumen yang Belum Terlihat

Berdasarkan informasi perkembangan penanganan Satgas PPKPT Unila, terdapat empat perkara yang masuk pada 2025 ketika Satgas dipimpin Rini Fathonah. Dalam perkembangan berikutnya, tiga perkara disebut telah selesai. Namun, dokumen rekomendasi dan laporan akhir yang menjelaskan hasil penanganannya belum tersedia dalam informasi yang dapat ditelusuri.

Persoalan tidak berhenti di situ. Dari empat perkara tersebut, hanya satu yang disebut tercatat berlanjut dalam proses penanganan pada 2026.

Jika benar demikian, ke mana jejak administrasi tiga perkara lainnya?

Pernyataan bahwa suatu perkara telah selesai semestinya dapat dibuktikan melalui dokumen. Setidaknya terdapat rekam pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi, serta keterangan mengenai tindak lanjut sesuai kewenangan. Tanpa itu, publik sulit membedakan antara perkara yang benar-benar tuntas dan perkara yang sekadar berhenti diproses.

Tentu, belum ditemukannya dokumen dalam informasi yang tersedia tidak otomatis membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak pernah dibuat. Namun, kondisi itu tetap menimbulkan persoalan akuntabilitas yang perlu dijawab oleh Satgas maupun pimpinan universitas.

Penyelesaian perkara tidak cukup diumumkan dengan kalimat aman terkendali. Ia harus meninggalkan jejak administrasi yang bisa diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai sebuah kasus dinyatakan selesai di atas kertas rekapitulasi, tetapi hasil penanganannya tak mampu dijelaskan ketika diminta pertanggungjawaban.

Kasus MA: Setahun Berjalan, Mengapa Belum Tuntas?

Kasus MA menjadi salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian khusus. Laporan tersebut tercatat diterima Satgas PPKPT Unila pada 23 November 2025, ketika kepemimpinan masih berada di tangan Rini Fathonah.

Dalam perjalanannya, penanganan perkara sempat melibatkan mekanisme di tingkat fakultas sebelum kembali dilanjutkan oleh Satgas. Perkembangan kasus ini kemudian kembali dipersoalkan dalam pertemuan mahasiswa dan pimpinan universitas pada 16 November 2026.

Rentang waktu hampir satu tahun itu memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa yang membuat penanganannya berlarut-larut? Apakah terdapat kendala dalam pemeriksaan, kelengkapan dokumen, koordinasi antara fakultas dan Satgas, atau tindak lanjut rekomendasi?

Perpindahan penanganan dari fakultas ke Satgas juga perlu dijelaskan. Siapa yang bertanggung jawab atas kesinambungan pemeriksaan? Apakah seluruh dokumen dan hasil pemeriksaan sebelumnya telah diserahkan? Adakah mekanisme pengawasan agar perkara tidak kehilangan arah ketika terjadi perubahan penanggung jawab?

Baca Juga :  Absensi Biro AAKK dan Kepengecutan Birokrasi Kampus

Pergantian ketua tidak boleh menjadi alasan untuk mengulang proses dari awal, apalagi membuat laporan kehilangan kepastian.

Kasus MA memperlihatkan bahwa persoalan penanganan kekerasan di perguruan tinggi bukan semata-mata soal kemampuan memeriksa laporan. Lebih jauh, ada persoalan manajemen perkara, koordinasi, dan tanggung jawab kelembagaan yang harus dipastikan berjalan.

Dua Belas Perkara Selesai pada 2026

Di tengah persoalan perkara lama, kinerja Satgas pada 2026 memperlihatkan perkembangan berbeda.

Dari 20 perkara yang ditangani sepanjang tahun ini, sebanyak 12 disebut telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian. Salah satunya adalah perkara RF.

Perkembangan tersebut berlangsung pada masa kepemimpinan Mamanda Syaputra Ginting, yang ditetapkan sebagai Ketua Satgas melalui SK Rektor Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026.

Angka 12 dari 20 perkara tentu merupakan capaian yang layak diperhitungkan. Setidaknya, terdapat perkembangan dalam proses penyelesaian dan pelaporan dibandingkan sejumlah perkara tahun sebelumnya yang masih menyisakan pertanyaan administratif.

Namun, angka penyelesaian bukan akhir dari evaluasi.

Apa yang berubah dalam tata kelola Satgas sehingga sejumlah perkara dapat mencapai tahap pelaporan resmi? Apakah ada pembenahan administrasi, pembagian tugas yang lebih efektif, pengawasan berkala, atau koordinasi yang lebih baik dengan pimpinan universitas?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar capaian tidak berhenti sebagai statistik.

Selain itu, perlu dibedakan antara perkara yang telah dinyatakan selesai dan dilaporkan melalui sistem kementerian dengan pelaksanaan rekomendasi atau keputusan oleh pejabat yang berwenang. Pelaporan merupakan bagian dari pertanggungjawaban, tetapi belum tentu menandakan seluruh tindak lanjut telah dilaksanakan.

Karena itu, capaian 12 perkara perlu diuji melalui dokumen penyelesaian, kualitas pemeriksaan, dan realisasi tindak lanjutnya.

Dua Ketua, Dua Periode, Satu Tanggung Jawab

Perbandingan kepemimpinan Rini Fathonah dan Mamanda Syaputra Ginting menjadi relevan karena terdapat perbedaan perkembangan penanganan perkara.

Pada periode Rini, pertanyaan utama berkisar pada empat perkara yang belum sepenuhnya memiliki kejelasan dokumen penyelesaian dan kesinambungan penanganan. Pada periode Mamanda, perhatian tertuju pada capaian 12 perkara yang telah selesai dan dilaporkan melalui mekanisme kementerian.

Apakah pergantian kepemimpinan menjadi faktor yang mendorong perubahan tersebut?

Dalam perspektif psikologi organisasi, kepemimpinan memang dapat memengaruhi efektivitas kerja. Pemimpin yang mampu membangun koordinasi, membagi tanggung jawab, mengelola konflik, dan memastikan disiplin administrasi dapat mendorong organisasi bekerja lebih terukur.

Namun, kinerja Satgas tidak boleh dibebankan atau diklaim oleh ketuanya seorang diri. Satgas bekerja secara kolektif. Kompetensi anggota, kompleksitas perkara, ketersediaan sumber daya, dukungan universitas, dan kualitas sistem kerja turut menentukan hasil.

Dengan demikian, evaluasi terhadap dua periode kepemimpinan harus dilakukan berdasarkan indikator yang sama. Tidak adil jika satu periode hanya dinilai dari jumlah tunggakan, sementara periode lain semata-mata dipuji karena angka penyelesaian.

Yang perlu diperiksa ialah proses, ketepatan waktu, kualitas pemeriksaan, kelengkapan dokumen, dan tindak lanjut setiap rekomendasi.

Korban Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Statistik

Dalam penanganan kekerasan, lambannya proses dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak kecil.

Ketidakpastian berkepanjangan berpotensi memperburuk rasa tidak aman korban. Mereka bukan hanya menghadapi pengalaman kekerasan, tetapi juga harus berhadapan dengan proses kelembagaan yang tidak selalu mudah dipahami.

Baca Juga :  Petikan Senar Kemanusiaan Irjen Helmy untuk Mas Tri

Di sisi lain, terlapor juga berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif, tidak memihak, dan tidak berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Saksi harus dilindungi dari tekanan, sementara anggota Satgas perlu memperoleh dukungan agar dapat menjalankan tugas secara profesional.

Karena itu, ukuran keberhasilan Satgas tidak boleh berhenti pada banyaknya laporan yang ditutup.

Ada sejumlah indikator yang lebih substantif: kecepatan merespons laporan, ketepatan prosedur pemeriksaan, perlindungan terhadap korban, pemenuhan hak para pihak, kualitas rekomendasi, kerahasiaan informasi, serta kepastian tindak lanjut.

Satgas yang baik bukan hanya mampu menyelesaikan perkara. Ia juga harus mampu menjelaskan bagaimana perkara diselesaikan, atas dasar apa kesimpulan dibuat, dan apa yang dilakukan setelah rekomendasi diterbitkan.

Rektor Tak Bisa Lepas Tangan

Persoalan tunggakan perkara juga menempatkan pimpinan Unila pada posisi yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Satgas PPKPT dibentuk melalui keputusan rektor. Artinya, keberadaan dan kinerjanya merupakan bagian dari tanggung jawab institusi, bukan semata-mata urusan internal ketua dan anggota Satgas.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk tanggung jawab perguruan tinggi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Karena itu, sejumlah pertanyaan patut diajukan kepada pimpinan Unila.

Apakah perkembangan empat perkara tahun 2025 telah dilaporkan kepada rektor? Apakah pimpinan mengetahui adanya perkara yang belum memiliki dokumen rekomendasi dan laporan akhir? Jika mengetahui, langkah apa yang telah dilakukan?

Begitu pula dengan 12 perkara yang dinyatakan selesai pada 2026. Apakah seluruh dokumen penyelesaian telah diperiksa? Bagaimana memastikan rekomendasi Satgas benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan?

Pengawasan tidak seharusnya baru bergerak setelah mahasiswa menyampaikan protes atau persoalan menjadi perhatian publik. Evaluasi mestinya dilakukan secara berkala, terukur, dan terdokumentasi.

Pimpinan universitas juga perlu memastikan bahwa pergantian kepemimpinan Satgas tidak memutus kesinambungan penanganan perkara. Kasus yang belum selesai harus memiliki catatan perkembangan, penanggung jawab, dan target penyelesaian yang jelas.

Jangan Biarkan Kasus Menjadi Tunggakan Institusi

Tuntutan evaluasi mahasiswa dalam pertemuan di GSG semestinya tidak dipandang sebagai gangguan terhadap institusi. Sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi momentum untuk membenahi sistem penanganan kekerasan di lingkungan kampus.

Ada tiga pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan Unila.

Pertama, melakukan audit administrasi terhadap seluruh perkara tahun 2025 dan 2026, termasuk memastikan keberadaan dokumen pemeriksaan, rekomendasi, laporan akhir, serta tindak lanjutnya.

Kedua, membuka informasi perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional, dengan tetap melindungi identitas korban, saksi, dan informasi yang bersifat rahasia.

Ketiga, membangun sistem pemantauan yang memastikan setiap laporan memiliki status, penanggung jawab, batas waktu penanganan, dan mekanisme evaluasi.

Pada akhirnya, persoalan Satgas PPKPT Unila bukan semata-mata tentang Rini Fathonah atau Mamanda Syaputra Ginting. Ini tentang kemampuan universitas membangun sistem yang tetap bekerja, siapa pun yang memimpin.

Dua belas perkara yang selesai pada 2026 patut diapresiasi jika didukung proses dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, empat perkara dari 2025 yang masih menyisakan tanda tanya juga tidak boleh dibiarkan menghilang dari agenda evaluasi.

Sebab, dalam urusan kekerasan di perguruan tinggi, pergantian ketua tidak menghapus tanggung jawab. Pergantian periode tidak menghapus tunggakan. Dan perubahan angka dalam laporan tidak otomatis memulihkan kepercayaan.

Kampus yang berani menyatakan diri sebagai ruang aman harus terlebih dahulu berani mempertanggungjawabkan cara mereka menangani kekerasan.

Berita Terkait

SATGAS BUKAN KAMBING HITAM* Kekerasan Seksual, Keteladanan Pimpinan, dan Tanggung Jawab Institusional Unila
Demokrasi Produktif di Tengah Gejolak Politik  
Senat Universitas dan GBHN: Guru Besar Hanya Nama
Tobat Ekologis Indonesia Diminta Dimulai dari Lampung
Di Balik Ledakan AI: Profesi Kerah Biru Justru Jadi Bintang Baru
Ketika IJP Lampung Mengkritik Dana Hibah untuk Kejati
Sekolah Tanpa Batas: Memberi Kesempatan Kedua bagi Anak Putus Sekolah Melalui PJJ
Mbah Suminem Potret Kemiskinan Ekstrim di Lampung Utara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:06 WIB

Tunggakan Kasus Satgas PPKPT Unila: Empat Perkara Warisan 2025, Dua Belas Tuntas pada 2026

Jumat, 13 November 2026 - 18:46 WIB

SATGAS BUKAN KAMBING HITAM* Kekerasan Seksual, Keteladanan Pimpinan, dan Tanggung Jawab Institusional Unila

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:33 WIB

Demokrasi Produktif di Tengah Gejolak Politik  

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:29 WIB

Senat Universitas dan GBHN: Guru Besar Hanya Nama

Selasa, 11 Agustus 2026 - 15:44 WIB

Tobat Ekologis Indonesia Diminta Dimulai dari Lampung

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com