RILISID, BANDARLAMPUNG — Realisasi belanja Pemprov Lampung pada APBD 2025 hingga 3 Oktober November 2025 baru mencapai 50,18 persen.
Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lampung, Nurul Fajri pada Rabu 8 Oktober 2025.
“Sampai dengan tanggal 3 Oktober, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Lampung sudah mencapai 50,18% atau Rp3,8 triliun dari total belanja Rp7,6 triliun yang versi Murni 2025,” katanya.
Sementara itu untuk realisasi pendapatan sampai dengan 3 Oktober 2025 sudah mencapai Rp3,8 triliun atau 51,2% dari total target pendapatan Rp7,5 triliun di APBD Murni 2025.
“Artinya, kalau dari sisi pengeluaran atau belanja, tentu saja Pemerintah Provinsi Lampung dalam lingkungan BPKAD menyesuaikan belanja yang akan kita keluarkan dengan pendapatan yang masuk di Rekening Kas Umum Daerah,” katanya.
Menurutnya realisasi belanja dan pendapatan masih berimbang karena belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan yang masuk ke rekening kas.
Sementara saat ini tahun anggaran telah mencapai triwulan IV tahun 2025, Nurul mengatakan Pemprov Lampung akan terus mengatur cash flow agar belanja dan pendapatan tetap berimbang.
XYa, sampai sejauh ini sampai dengan bulan Oktober ya per cutover 3 Oktober dengan capai 51% sekali lagi Pemerintah Provinsi Lampung itu mengatur cash flow. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” tutupnya.
Dengan postur APBD 2025 saat ini, Nurul mengatakan Pemprov Lampung tetap mengutamakan belanja pegawai sebagai belanja wajib.
“Jadi yang memang keburu wajib seperti pembayaran gaji, tunjangan, pembayaran listrik, telepon, air, internet Lalu operasional untuk kendaraan Nah, itu adalah belanja mengikat yang memang kita harus penuhi Dari kas yang tersedia,” tambahnya
Disinggung soal adanya kemungkinan defisit anggaran, Nurul menjelaskan belum dapat diketahui saat ini. Karena nantinya akan diketahui setelah tutupnya tahun anggaran
sumber:rilisid
