Kompastuntas.com, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja migran secara terstruktur.
Langkah yang ditempuh adalah dengan memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam upaya mempercepat penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Virtual bersama KP2MI yang juga diikuti oleh perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu (18/6/2025).
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menegaskan bahwa penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Lampung masih menghadapi persoalan pengangguran yang cukup besar. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran di Lampung melebihi 200 ribu orang, didominasi oleh lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sebagai salah satu daerah kantong pekerja migran, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam menyumbang tenaga kerja ke luar negeri.
“Kita ingin mengubah situasi dimana PMI Lampung bekerja secara formal, terididik dan profesional,” tegasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data KP2MI sampai dengan bulan juni tahun 2025, Provinsi Lampung mengirimkan 9154 pekerja migran ke luar negeri dengan tujuan terbanyak Taiwan sebanyak 4584 orang, diikuti dengan Hongkong 2389 orang, Malaysia 697 orang, Singapura 616 orang dan terakhir Jepang orang 385.
Penempatan berdasarkan sektor formal sebesar 35.1% atau 3211 orang dan informal 64.9% atau 5943 orang.
Terdapat 5 jabatan tertinggi yang dijabat oleh pekerja migran Provinsi Lampung yaitu caregiver, housemad, worker, domestic worker dan house keeper.
Salah satu langkah konkret juga ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui inisiatif Program Migran Vokasi, yang dirancang untuk menyiapkan lulusan SMA/SMK dan siswa kelas XII (12) menghadapi pasar kerja internasional, khususnya di Jepang.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara terstruktur.
Ia menjelaskan bahwa program ini akan dibagi menjadi dua segmen, yaitu pelatihan untuk alumni dan untuk siswa kelas XII.
“Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.000 alumni dan sekitar 7.000 siswa kelas XII yang telah mendaftar secara sukarela melalui satuan pendidikan masing-masing,” jelasnya.
Thomas juga menjelaskan Dinas Pendidikan juga menggandeng Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), LPK, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk menyusun rencana aksi terintegrasi.
Ia menjabarkan materi pelatihan mencakup bahasa Jepang di level N5 dan N4, pemahaman sektor kerja internasional, prosedur migrasi legal, penyusunan dokumen kerja, serta keterampilan penunjang lainnya.
Pelatihan untuk alumni dijalankan selama 3 bulan, sementara untuk siswa kelas XII dirancang berlangsung selama 12 bulan penuh.
Selain itu, Thomas juga memaparkan program Desa Migran Emas yang akan menjadi salah satu terobosan dalam meningkatkan literasi migrasi aman dan memperluas kesempatan kerja berbasis komunitas desa.
Ia menjelaskan bahwa program ini akan memberikan edukasi tentang proses migrasi yang legal dan aman, informasi peluang kerja luar negeri, serta memperkuat peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
“Kita ingin pekerja migran Lampung dipersiapkan sebelum, saat dan sesudah bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Pemprov Lampung optimistis bahwa melalui sinergi yang erat, Lampung dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengelola migrasi secara aman, profesional dan produktif.
