Pelantikan Senyap Direktur RSUDAM Jejak Politik di Balik Kursi Panas
Kompastuntas.com — Bandar Lampung, jumat pagi, 8 Agustus 2025. Tanpa tertera di agenda resmi Pemprov Lampung, Wakil Gubernur Jihan Nurlela tiba di Aula RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM). Di hadapan segelintir pejabat internal dan perwakilan provinsi, ia membacakan sumpah jabatan Imam Ghozali sebagai Direktur definitif rumah sakit rujukan terbesar di Lampung.
Undangan terbatas. Informasi acara baru bocor beberapa jam sebelumnya. “Mas, ada pelantikan hari ini. Jam 10.30 WIB di Aula RSUDAM,” ujar seorang sumber internal rumah sakit kepada wartawan.
Kesan mendadak ini segera memicu tanda tanya. Mengapa jabatan strategis yang mengendalikan layanan kesehatan jutaan warga justru diisi dengan prosesi senyap?
Dari Plt ke Definitif
Imam bukan orang baru di RSUDAM. Ia sudah beberapa bulan menjabat Pelaksana Tugas Direktur, menggantikan Lukman Pura yang dimutasi menjadi staf ahli. Langkah itu terjadi di tengah gelombang mutasi pejabat eselon II Pemprov Lampung yang berlangsung sejak awal 2025.
Penempatan Imam sebagai Plt kala itu disebut sebagai “uji coba” kepemimpinan. Dalam periode singkat, ia memimpin sejumlah agenda manajerial, termasuk penataan struktur internal rumah sakit pasca rotasi pejabat di tingkat kepala bidang.
Jejak Politik di Balik Layar
Kursi direktur RSUDAM dikenal panas. Rumah sakit ini adalah simpul strategis, bukan hanya di bidang medis tetapi juga dalam arus anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, hingga proyek infrastruktur kesehatan.
Beberapa sumber birokrasi mengaitkan pergeseran di RSUDAM dengan dinamika politik di Pemprov Lampung menjelang akhir masa jabatan gubernur. Rotasi jabatan eselon II yang berulang dipandang sebagai upaya memperkuat lingkaran loyalitas di jabatan kunci, termasuk di rumah sakit provinsi.
Sejak 2019, RSUDAM kerap menjadi sorotan. Laporan-laporan audit internal dan pemberitaan media lokal menyinggung potensi penyimpangan pengadaan alat medis serta tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Sejumlah pejabat sempat dipindahkan, tetapi persoalan tata kelola belum sepenuhnya tuntas.
Pelantikan Tanpa Panggung
Tidak seperti pelantikan pejabat strategis lain yang digelar di kantor gubernur dengan liputan media luas, acara kali ini berlangsung sederhana, bahkan nyaris tertutup. Pemprov memang merilis Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan Imam, namun tidak memberikan keterangan detail soal alasan pemilihan waktunya.
Bagi publik, ini menambah lapisan misteri. Apalagi, jabatan direktur RSUDAM tak sekadar posisi administratif. Ia adalah penentu arah kebijakan pelayanan, penjamin kualitas layanan rujukan, sekaligus pengendali transparansi anggaran rumah sakit yang menjadi harapan terakhir pasien-pasien kritis dari seluruh Lampung.
Tugas Berat di Depan Mata
Dengan status definitif, Imam Ghozali kini memikul ekspektasi besar. Tantangannya jelas memperbaiki kualitas layanan yang kerap dikeluhkan pasien, memperketat tata kelola anggaran, dan memulihkan kepercayaan publik pada RSUDAM.
Namun, pertanyaan kuncinya tetap menggantung apakah pengangkatan ini murni demi perbaikan manajemen atau bagian dari manuver politik untuk mengamankan kursi panas di ujung masa jabatan?
Editor : Hengki Utama
