Komisi IV DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS Lewat Website Sekolah

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi IV DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS Lewat Website Sekolah

 

Kompastuntas.com— Bandar Lampung, anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung ini membuka laporan penggunaan dana melalui website resmi.

Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan wali murid terhadap pengelolaan anggaran.

“Asalkan penggunaan anggaran baik dana BOS maupun sumbangan komite transparan, wali murid pasti maklum. Bahkan mereka rela menyumbang sukarela,” kata Asroni diwawancarai dikantornya pada Senin, (26/8/2025).

Menurut Asroni, biaya operasional per siswa di SMP rata-rata mencapai Rp2 juta–Rp2,5 juta per tahun. Sementara alokasi BOS hanya sekitar Rp1,2 juta. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp800 ribu per siswa.

“Kalau dibagi per bulan, sekitar Rp100 ribu. Jika penggunaan anggarannya jelas, saya yakin wali murid tidak keberatan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, laporan keuangan bisa dipublikasikan di website sekolah.

Baca Juga :  “L@pak Desak DPRD Usut Dugaan Main Proyek Revitalisasi Sekolah”

Mulai dari jumlah siswa, penerimaan dana BOS, hingga detail penggunaan anggaran, misalnya pembangunan mushola atau perbaikan fasilitas.

“Jangan sampai wali murid bingung untuk apa uang yang ditarik sekolah,” kata dia.

Baca Juga :  BPN Digugat Terkait Sertifikat Ganda, Ahli Waris Tuntut Pembatalan SHM di PTUN Bandar Lampung

Asroni mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan itu ke Dinas Pendidikan agar semua sekolah diwajibkan memiliki website.

Namun hingga kini ia belum melihat perkembangan signifikan.

“Kami sudah minta, tinggal bagaimana dinas menindaklanjutinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV kerap menerima laporan masyarakat soal pungutan sekolah.

Namun semua persoalan itu akan mudah diselesaikan bila pihak sekolah membuka data secara transparan.

“Kalau ada wali murid menemukan pungutan yang tidak wajar, silakan laporkan ke kami. Itu bagian dari fungsi pengawasan kami,” tandas Asroni.

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

Ketika AI Bertemu Quantum Computing: Harapan Baru Menjawab Tantangan Masa Depan
Budiyono Menang Telak dalam Rekapitulasi Suara Pemilihan Rektor Unila 2027–2031
Budiyono Tekankan Integritas dan Kebersamaan dalam Paparan Terakhir Calon Rektor Unila 2027–2031
Budiyono Tawarkan “Unila Go Beyond Achievement”, Delapan Misi Jadi Taruhan
Habiburokhman: Jabatan Ketua Komisi III DPR Bisa Berakhir, Kader HMI Selamanya
500 Mahasiswa Masuk LK I HMI, Apa yang Akan Mereka Bawa Pulang?
Selamat, SMA Negeri 1 Kota Bumi Ditunjuk Menjadi Penyelenggara Program SMA Terbuka
Tak Sekadar Ijazah, Ikaperta Unila Gembleng Talenta Muda Hadapi Dunia Kerja
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 06:57 WIB

Ketika AI Bertemu Quantum Computing: Harapan Baru Menjawab Tantangan Masa Depan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:26 WIB

Budiyono Menang Telak dalam Rekapitulasi Suara Pemilihan Rektor Unila 2027–2031

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:35 WIB

Budiyono Tekankan Integritas dan Kebersamaan dalam Paparan Terakhir Calon Rektor Unila 2027–2031

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:33 WIB

Budiyono Tawarkan “Unila Go Beyond Achievement”, Delapan Misi Jadi Taruhan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:10 WIB

Habiburokhman: Jabatan Ketua Komisi III DPR Bisa Berakhir, Kader HMI Selamanya

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com