Komisi IV DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS Lewat Website Sekolah

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi IV DPRD Bandar Lampung Dorong Transparansi Dana BOS Lewat Website Sekolah

 

Kompastuntas.com— Bandar Lampung, anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung ini membuka laporan penggunaan dana melalui website resmi.

Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan wali murid terhadap pengelolaan anggaran.

“Asalkan penggunaan anggaran baik dana BOS maupun sumbangan komite transparan, wali murid pasti maklum. Bahkan mereka rela menyumbang sukarela,” kata Asroni diwawancarai dikantornya pada Senin, (26/8/2025).

Menurut Asroni, biaya operasional per siswa di SMP rata-rata mencapai Rp2 juta–Rp2,5 juta per tahun. Sementara alokasi BOS hanya sekitar Rp1,2 juta. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp800 ribu per siswa.

“Kalau dibagi per bulan, sekitar Rp100 ribu. Jika penggunaan anggarannya jelas, saya yakin wali murid tidak keberatan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, laporan keuangan bisa dipublikasikan di website sekolah.

Baca Juga :  Mahasiswa Diuji Tekanan, Webinar Ungkap Cara Mengelola Stres Akademik

Mulai dari jumlah siswa, penerimaan dana BOS, hingga detail penggunaan anggaran, misalnya pembangunan mushola atau perbaikan fasilitas.

“Jangan sampai wali murid bingung untuk apa uang yang ditarik sekolah,” kata dia.

Baca Juga :  Dekan FEB Unila Klarifikasi Terkait Penyebab Kematian PWK

Asroni mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan itu ke Dinas Pendidikan agar semua sekolah diwajibkan memiliki website.

Namun hingga kini ia belum melihat perkembangan signifikan.

“Kami sudah minta, tinggal bagaimana dinas menindaklanjutinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV kerap menerima laporan masyarakat soal pungutan sekolah.

Namun semua persoalan itu akan mudah diselesaikan bila pihak sekolah membuka data secara transparan.

“Kalau ada wali murid menemukan pungutan yang tidak wajar, silakan laporkan ke kami. Itu bagian dari fungsi pengawasan kami,” tandas Asroni.

Editor : Hengki Utama

Berita Terkait

Krisis Nilai di Era Digital, Mahasiswa Didorong Jadi Penjaga Arah Bangsa
Sambutan Hanya Formalitas, “Presma Unila Pilih Bersinergi, Siapa yang Mengawasi Kekuasaan?”
Pramuka Lampung Gaungkan “AI Ready ASEAN”, Dorong Generasi Muda Cakap Digital dan Berkarakter
“Banner Dipatok, Sekolah Dipaksa Bayar Skandal Rp500.000 Guncang Dunia Pendidikan Lampung Barat!”
Luthfia Zahra Delfi, Mahasiswi FEB Raih Juara 1 Pilmapres Unila 2024, Siap Melaju ke Tingkat Wilayah
M Nur Ramdan Jabat Plt Kadisdikbud Bandar Lampung, Gantikan Eka Afriana
AJP Tagih Transparansi Dinas Pendidikan Lampung Barat, Kritik Ujian Daring SD
Rektor UIN Raden Intan Rombak Pimpinan Kampus
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 20:49 WIB

Krisis Nilai di Era Digital, Mahasiswa Didorong Jadi Penjaga Arah Bangsa

Senin, 6 April 2026 - 10:18 WIB

Sambutan Hanya Formalitas, “Presma Unila Pilih Bersinergi, Siapa yang Mengawasi Kekuasaan?”

Minggu, 5 April 2026 - 12:09 WIB

Pramuka Lampung Gaungkan “AI Ready ASEAN”, Dorong Generasi Muda Cakap Digital dan Berkarakter

Minggu, 5 April 2026 - 06:44 WIB

“Banner Dipatok, Sekolah Dipaksa Bayar Skandal Rp500.000 Guncang Dunia Pendidikan Lampung Barat!”

Sabtu, 4 April 2026 - 10:21 WIB

Luthfia Zahra Delfi, Mahasiswi FEB Raih Juara 1 Pilmapres Unila 2024, Siap Melaju ke Tingkat Wilayah

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi kompastuntas.com