Anggaran Cuma Buat Gaji, Program Rakyat Tersisih: Komisi II DPRD Lampung Semprot TAPD
Kompastuntas.com—Bandar Lampung, di balik janji-janji pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang kerap dilontarkan pemerintah daerah, tersimpan ironi dalam lembar-lembar dokumen APBD Provinsi Lampung 2024.
Komisi II DPRD Lampung mengungkap fakta getir: organisasi perangkat daerah (OPD) mitra mereka hanya kebagian anggaran yang nyaris tak bergerak, selain untuk menggaji pegawai dan operasional rutin.
“Coba buka datanya. Dari Rp322,9 miliar pagu anggaran, lebih dari 80 persen habis untuk belanja pegawai. Lalu, untuk rakyatnya di mana?” kata Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, dengan nada geram, saat rapat pembahasan RPJMD di kantor DPRD, Kamis (10/7).
Ia menunjuk angka-angka yang terpampang di layar presentasi realisasi anggaran 2024 untuk OPD mitra Komisi II hanya mencapai Rp292,6 miliar. Tapi jika ditelisik lebih dalam, kegiatan yang langsung menyentuh petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa hanya mendapat “jatah sisa” tak sampai 15 persen.
“Anggaran ini lebih cocok disebut anggaran bertahan hidup birokrasi. Bukan anggaran pembangunan,” tegas Basuki.
Ketimpangan yang Terstruktur
Narasi tentang ketimpangan anggaran bukan hal baru di DPRD Lampung. Namun, kondisi tahun ini menurut Basuki semakin mencolok. Komisi II yang membidangi sektor-sektor vital seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pangan, hingga koperasi hanya diberi ruang gerak terbatas.
Sebagai perbandingan, Komisi III yang membawahi Dinas PUPR dan Perumahan mengelola anggaran lebih dari Rp1,2 triliun. Komisi V yang bermitra dengan Dinas Kesehatan dan RSUD, punya alokasi hingga Rp900 miliar. Sementara Dinas Pertanian Lampung? Hanya Rp89 miliar, dan itu pun sebagian besar untuk gaji ASN.
“Kita ini bicara soal ketahanan pangan. Tapi anggaran untuk benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan pendampingan petani, kalah jumlah dari anggaran ATK dan rapat dinas,” keluh Basuki.
Visi Besar, Anggaran Kecil
Keresahan Basuki diamini anggota Komisi II lainnya, Hanifal. Politikus Demokrat itu menyebut kondisi ini sebagai pengkhianatan terhadap visi besar yang digaungkan pemerintahan pusat, terutama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang dalam visi Asta Cita-nya menempatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan nasional.
“Kalau Lampung mau jadi lumbung pangan, mulai dari mana? Lah, anggaran untuk produksi pangan saja dipreteli. Ini seperti memaksa petani panen tapi tak dikasih benih,” ujarnya.
Hanifal mengungkap fakta mengejutkan dalam dokumen rencana kerja salah satu OPD mitra Komisi II, anggaran untuk kegiatan studi banding dan rapat internal justru lebih besar dari anggaran pemberdayaan petani.
“Ironis. Di atas kertas, kita bicara pangan. Tapi di lapangan, yang jalan malah kunjungan kerja dan konsumsi rapat,” sindirnya.
RPJMD yang Dikhianati
Di tengah kondisi itu, DPRD Lampung kini tengah membahas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru. Dokumen lima tahunan itu seharusnya menjadi panduan pembangunan. Tapi Aribun, anggota Komisi II lainnya, tak yakin.
“Kalau RPJMD hanya jadi formalitas, ya percuma. Cita-cita besar di dalamnya akan tumbang oleh angka-angka anggaran yang tak berpihak ke rakyat,” ujarnya.
Ia mendesak Pemprov Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan anggaran, khususnya dalam menetapkan plafon anggaran OPD. Menurutnya, struktur penganggaran yang terlalu birokratis telah membunuh ruang inovasi dan pelayanan publik.
“Kita bukan anti gaji pegawai. Tapi yang namanya pembangunan, ya harus menyentuh rakyat. Sekarang yang dibesarkan justru mesin administratif, bukan mesin produksi,” tukas Aribun.
Editor : Hengki Utama
