Pemprov Pastikan Tak Ada Paksaan ke Malaysia
Kompastuntas.com– Teluk Betung, menjelang penerbangan internasional perdana rute Lampung–Malaysia melalui Bandara Raden Inten II, Pemerintah Provinsi Lampung meluruskan informasi terkait keikutsertaan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).
Pemprov memastikan tidak ada kewajiban ataupun penugasan resmi bagi ASN untuk ikut dalam penerbangan tersebut, dan seluruh biaya perjalanan ditanggung secara pribadi.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, bahwa partisipasi dalam Penerbangan inaugural yang dijadwalkan pada Rabu, 12 Februari 2026 itu bersifat sukarela.
Menurutnya, surat yang beredar hanya berupa imbauan untuk mendukung suksesnya pengoperasian kembali rute internasional tersebut. “Kami tidak memaksakan OPD maupun ASN untuk terbang. Yang diminta adalah membantu menyosialisasikan kepada stakeholder, keluarga, maupun masyarakat yang memiliki kepentingan ke Malaysia agar memanfaatkan penerbangan ini,” ujar Marindo, Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan, kegiatan tersebut bukan perjalanan dinas luar negeri. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami keterbatasan.
“Tidak ada perjalanan dinas. Semua menggunakan biaya pribadi. Apalagi kondisi fiskal daerah sedang defisit,” tegasnya.
Penerbangan perdana Lampung–Malaysia akan dilayani maskapai TransNusa dan dijadwalkan lepas landas pukul 12.30 WIB dari Bandara Raden Inten II. Inaugural flight ini menjadi tahapan krusial dalam proses pengaktifan kembali status internasional bandara tersebut.
Marindo menjelaskan, Bandara Raden Inten II sebelumnya pernah menyandang status internasional, namun sempat diturunkan karena tidak adanya aktivitas Penerbangan luar negeri.
Kini, setelah melalui persetujuan dari sejumlah kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pertahanan dan Keamanan, status tersebut diupayakan untuk diaktifkan kembali.
Salah satu persyaratan penting dalam pengembalian status itu adalah terlaksananya penerbangan internasional perdana dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, melalui Surat Nomor: 500.11/17/V.13/2026 tertanggal 9 Februari 2026, Sekdaprov mengimbau pejabat eselon II untuk turut menyukseskan agenda tersebut, termasuk menghadiri pertemuan Gubernur Lampung dengan Kerajaan Malaysia.
Selain seremoni pelepasan penerbangan, agenda selama dua hari di Malaysia juga mencakup pertemuan government to government (G-to-G) dan business to business (B-to-B).
Kerja sama yang dibahas meliputi sektor perdagangan dan pariwisata, dengan melibatkan unsur dunia usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), serta organisasi pelaku usaha lainnya.
Marindo menilai keterisian kursi pada Penerbangan perdana menjadi faktor penting guna menjaga kepercayaan maskapai dan calon investor, agar slot penerbangan internasional tidak kembali dicabut.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah pejabat yang akan ikut dalam rombongan karena masih bersifat dinamis.
Ia sendiri dipastikan tidak dapat berangkat lantaran memiliki agenda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal juga disebut tengah memiliki agenda lain di luar daerah.
“Namun tetap ada perwakilan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang ikut dalam penerbangan perdana tersebut,” katanya.
Berdasarkan rundown kegiatan, acara diawali registrasi dan boarding pukul 11.00 WIB, dilanjutkan seremoni pelepasan pukul 11.30 WIB. Pesawat dijadwalkan tiba di Kuala Lumpur International Airport (KLIA) pukul 15.30 waktu setempat.
Rombongan kemudian diagendakan mengunjungi Menara Petronas dan menghadiri jamuan makan malam bersama pihak Kerajaan Malaysia.
Hari kedua diisi dengan kunjungan ke sejumlah lokasi strategis seperti Dataran Merdeka, King Palace, Masjid Universiti Selangor, hingga pusat perbelanjaan Bangi Avenue TCC dan Mitsui Outlet Park, sebelum kembali ke Lampung. Biaya perjalanan dua hari tersebut tercantum sebesar Rp5.990.000.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, mengatakan, Bandara Radin Inten II kembali berstatus sebagai bandara internasional setelah terbitnya surat keputusan (SK) dari Menteri.
“Alhamdulillah, Lampung kembali mendapatkan SK dari Pak Menteri. Kita resmi menjadi bandara internasional lagi. Batas administrasi kemarin 8 Februari, dan Lampung dinyatakan lolos,” kata Bambang.
Menurut dia, momentum tersebut harus segera dimanfaatkan dengan membuka kembali Penerbangan internasional. Maskapai Trans Nusa disebut sudah menyatakan kesiapan melayani rute tersebut.
Rute yang akan dilayani meliputi Jakarta–Lampung, Lampung–Kuala Lumpur, Kuala Lumpur–Lampung, dan Lampung–Jakarta. Penerbangan perdana dijadwalkan pada 12–13 Februari.
Bambang mengajak masyarakat Lampung memanfaatkan Penerbangan perdana ini. Ia juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk ikut serta, namun tanpa menggunakan anggaran perjalanan dinas.
“Kalau bisa ikut, ayo. Tapi dengan biaya sendiri, tanpa perjalanan dinas. Ini bukan hanya untuk PNS, tapi untuk semua kalangan,” ujarnya.
Dishub Lampung juga telah mengumpulkan sejumlah pelaku usaha perjalanan seperti travel agent, asosiasi umrah seperti HASITA, HASTINDO, dan Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji (PPUH). Selama ini, banyak jemaah umrah asal Lampung harus berangkat melalui Jakarta sebelum menuju Kuala Lumpur.
Dengan adanya rute langsung Lampung–Kuala Lumpur, waktu tempuh dan biaya perjalanan diharapkan lebih efisien karena tidak perlu lagi transit di Jakarta.
Dalam agenda penerbangan perdana itu, rombongan juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan konsulat, atase perhubungan, atase perdagangan, serta Duta Besar RI di Malaysia. Pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi pintu promosi Lampung di tingkat internasional.
Dishub juga telah berkomunikasi dengan komunitas pekerja migran asal Lampung di Malaysia. Sejumlah di antaranya disebut ingin kembali ke Lampung melalui penerbangan langsung tersebut.
“Kami ingin mengajak semua pihak membawa nama Lampung. Dengan memilih bandara ini, Lampung akan semakin menarik,” tutupnya.
(Vrg)
