Kompastuntas.com, Lampung— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan tiga sektor utama yang menjadi perhatian dan harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu 6 Mai 2026.
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Mirza menyebut sektor infrastruktur dan pendidikan mulai menunjukkan hasil positif.
Karena itu, pemerintah daerah kini memfokuskan perhatian pada upaya menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55 persen atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai. Pemerintah diminta memastikan stok tersedia dan distribusi berjalan lancar agar harga tetap terkendali di pasar.
Selain itu, Pemprov Lampung juga mulai mengantisipasi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026.
Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi produksi pangan dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk itu, Mirza meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi yang terukur dan dapat segera dieksekusi, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi.
Adapun langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah meliputi operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari APBD, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung distribusi komoditas.
