Kompastuntas.com— Lampung Tengah, aroma nepotisme kembali tercium menyengat di tubuh birokrasi daerah. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini tanggal 07 Mei 2025, di tengah proses yang diklaim transparan dan berbasis merit, nama Welly Adi Wantra, S.STP., M.M.adik ipar Bupati Ardito Wijaya tiba-tiba mencuat sebagai kandidat unggulan. Skor nyaris sempurna dalam tahap administrasi dan rekam jejak menjadi alarm publik bahwa proses ini tak sekadar seleksi, tapi skenario yang sudah disusun rapi.
Pengamat pemerintahan daerah, Rosim Nyerupa, S.IP, secara tajam menyindir proses ini. “Kalau memang sudah diniatkan, kenapa tidak langsung dilantik saja? Tak perlu repot-repot menggelar seleksi yang hanya jadi formalitas,” cetusnya. Kritik bernada sarkastik itu menggambarkan kekecewaan terhadap dugaan kuat bahwa seleksi ini hanyalah panggung sandiwara birokrasi yang melegitimasi keputusan politik penuh konflik kepentingan.
“Meritokrasi” Rasa Keluarga
Welly, yang memperoleh 90 poin dalam verifikasi administrasi dan rekam jejak—tertinggi di antara lima kandidat—disebut-sebut mengungguli pesaing lain dengan margin mencolok. Padahal, para pesaingnya juga memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan: benarkah penilaian itu murni? Ataukah rekam jejak Welly bukan sekadar catatan karier, tapi juga silsilah keluarga?
Jika benar, maka proses ini mencoreng prinsip merit-based recruitment yang menjadi fondasi tata kelola birokrasi modern. Dalam kerangka teori Political Economy of Corruption, praktik seperti ini merupakan bentuk korupsi non-finansial yang sangat merusak—menggerus kepercayaan publik, menyingkirkan kandidat potensial, dan menjadikan birokrasi sebagai ladang politik dinasti.
Birokrasi atau Dinasti?
Max Weber pernah memperingatkan bahaya birokrasi yang kehilangan rasionalitas karena dikooptasi oleh relasi personal. Ketika jabatan strategis seperti Sekda—yang menjadi otak administratif daerah—diserahkan kepada orang yang lebih terikat darah daripada integritas, maka birokrasi bukan lagi alat pelayanan publik, melainkan instrumen pelanggengan kekuasaan.
Rosim Nyerupa menyebut, praktik semacam ini tak sekadar melukai etika pemerintahan, tapi juga membuka pintu bagi institusionalisasi nepotisme. “Jika tak ada konsekuensi, dan masyarakat diam, maka nepotisme akan menjadi norma, bukan penyimpangan,” ujarnya.
Panggung Prosedural, Aktor Sudah Terpilih
Jika seleksi hanya berfungsi sebagai window dressing—permak legal-formal atas keputusan politis yang sudah “jadi”—maka publik layak marah. Panitia seleksi pun kini berada dalam sorotan. Independensi mereka bukan hanya diuji secara administratif, tetapi juga secara moral. Mampukah mereka berdiri tegak melawan intervensi kekuasaan? Atau justru tunduk, diam, dan menjadi bagian dari skenario?
Masyarakat Sipil Harus Bangun
Proses ini menjadi ujian bagi seluruh komponen demokrasi lokal, terutama masyarakat sipil. Pengawalan publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Karena jika jabatan strategis seperti Sekda ditentukan lewat jalur keluarga, maka yang dipertaruhkan bukan cuma satu kursi, tapi masa depan tata kelola pemerintahan Lampung Tengah.
Birokrasi tak boleh tunduk pada dinasti. Jika rakyat lengah, maka hari ini kita saksikan satu adik ipar naik pangkat. Besok, bisa jadi seluruh pemerintahan dijalankan oleh silsilah, bukan kapasitas.
Editor : Hengki Padangratu
