Gubernur Lampung: Pencanangan Zona Integritas RSJ Bukan Sekadar Seremoni
Kompastuntas.com— Bandar Lampung, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) harus menjadi komitmen nyata, bukan hanya kegiatan seremonial.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri pencanangan Zona Integritas di RSJ Lampung. Gubernur menilai, langkah ini adalah bagian penting dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan memiliki integritas.
“Menuju pemerintahan yang bersih itu tidak mudah. Ada ratusan indikator yang harus dipenuhi. Tetapi yang paling penting adalah komitmen, dan itu dimulai dari pemimpin. Kalau pemimpinnya berintegritas, aparaturnya akan mencerminkan hal yang sama,” ujar Gubernur Selasa 12/8/2025.
Gubernur juga mengingatkan bahwa RSJ Lampung memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan mental. Data mencatat, dari 2.456 desa di Provinsi Lampung, hanya 11 persen yang tidak memiliki kasus gangguan kesehatan jiwa. Lampung juga menempati peringkat tujuh nasional dalam angka bunuh diri, meski jumlah penduduknya berada di peringkat delapan.
Menurutnya, masalah kesehatan mental perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Bagaimana mau membentuk SDM unggul kalau kesehatan mental masyarakat tidak dijaga? Sakit fisik terlihat, tapi sakit mental sering tidak tampak. Karena itu, RSJ punya peran ganda: mengobati dan menumbuhkan kepercayaan publik,” katanya.
Rahmat juga menyinggung hasil evaluasi KPK yang menempatkan Lampung di peringkat terendah untuk dua indikator, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Hal ini, menurutnya, menjadi alarm untuk segera berbenah.
“Yang menilai keberhasilan kita bukan gubernur atau pemerintah, tetapi masyarakat. Persepsi publik itu nyata, dan kita harus memperbaikinya bersama,” tegasnya.
Gubernur berharap pencanangan Zona Integritas di RSJ Lampung menjadi awal perubahan yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.
Editor : Hengki Utama
