BEM FEB Unila Gelar Diskusi Terbuka Bahas Indonesia Emas 2045, Transisi Energi hingga Makan Bergizi Gratis
Bandar Lampung – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (BEM FEB Unila) Kabinet Vistara menggelar Diskusi Terbuka bertajuk “Refleksi Generasi Muda: Membaca Arah Strategis Pemerintah dalam Menata Indonesia Emas 2045 di Tengah Tantangan Geopolitik Dunia” di Tavern House, Bandar Lampung, Jumat (19/6/2026) malam.
Kegiatan tersebut menghadirkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Muslimin, S.E., M.Sc., praktisi dan pengurus Keluarga Besar Alumni FEB Unila Ganjar Jationo, serta Wasekjen PB HMI sekaligus Ketua Harian KNPI Kota Bandar Lampung periode 2025-2028 Mauldan Agusta Rifanda.
Diskusi berlangsung interaktif dengan dihadiri mahasiswa dari berbagai fakultas dan organisasi kepemudaan yang membahas isu-isu strategis nasional, mulai dari transisi energi, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sambutannya, Mauldan Agusta Rifanda menegaskan pentingnya membangun budaya dialog sebagai sarana menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
“Diskusi ini menandakan bahwa persoalan-persoalan ke depan harus diselesaikan dengan dialog dan pertukaran gagasan. Yang mengkritik pemerintah silakan menyampaikan kritiknya, yang mendukung pemerintah juga silakan menyampaikan pandangannya. Yang penting jangan sampai kita menggunakan standar ganda dalam melihat suatu persoalan,” ujarnya.
Menurut Mauldan, ruang demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kritik secara terbuka.
Salah satu sesi yang paling menarik perhatian peserta terjadi saat mahasiswa bernama Sandi mengangkat persoalan transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Dalam pertanyaannya, Sandi menyoroti dilema antara upaya menurunkan emisi karbon melalui pengembangan kendaraan listrik dengan dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas pertambangan nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik.
Merujuk Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Sandi mempertanyakan apakah Indonesia sebaiknya terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem kendaraan listrik meskipun masih terdapat dampak lingkungan di sektor hulunya, atau tetap mempertahankan energi konvensional yang juga memiliki konsekuensi ekologis.
Menjawab pertanyaan tersebut, Muslimin mengajak peserta melihat persoalan energi secara lebih komprehensif.
Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar memilih antara kendaraan listrik atau kendaraan berbahan bakar fosil, melainkan memperbaiki tata kelola sektor energi secara keseluruhan.
“Kita harus melihat persoalan energi secara utuh. Perubahan harga energi sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat karena berdampak langsung terhadap inflasi dan biaya hidup. Karena itu tata kelola sektor energi menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.
Muslimin menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap kendaraan pribadi juga menjadi salah satu penyebab tingginya konsumsi energi dan polusi. Karena itu, pembangunan transportasi publik yang terintegrasi harus menjadi prioritas.
“Kalau sumber polusi berasal dari kendaraan bermotor, maka salah satu solusi yang paling efektif adalah memperkuat transportasi publik. Dengan transportasi umum yang baik, masyarakat memiliki alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Ganjar Jationo menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam melihat suatu persoalan publik.
Menurutnya, mahasiswa perlu mampu membedakan antara hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan sekadar keterkaitan (korelasi) agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang keliru.
“Kita harus hati-hati membedakan mana yang benar-benar kausalitas dan mana yang hanya korelasi. Jangan sampai karena dua peristiwa terjadi bersamaan, lalu kita langsung menyimpulkan bahwa salah satunya menjadi penyebab yang lain,” ujarnya.
Ganjar juga mengingatkan mahasiswa untuk tidak melihat persoalan publik secara hitam-putih.
“Sering kali kita terjebak pada pola pikir bahwa jika satu kebijakan dianggap buruk maka kebijakan lainnya pasti baik. Padahal persoalan pembangunan jauh lebih kompleks daripada itu,” katanya.
Selain membahas transisi energi, diskusi juga menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita kembali ke tujuan awal, program MBG memang dirancang untuk menurunkan stunting. Karena stunting menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar salah seorang mahasiswa memantik diskusi tentang MBG.
Mauldan mengakui bahwa program tersebut masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun menurutnya, kritik yang muncul sebagian besar bukan bertujuan menghentikan program, melainkan mendorong perbaikan pelaksanaannya.
“Dari berbagai diskusi mahasiswa yang saya ikuti, mayoritas bukan menolak MBG. Yang mereka dorong adalah evaluasi total agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Mauldan.
Pandangan serupa juga disampaikan Muslimin. Menurutnya, program MBG telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pelaksanaannya. Namun demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan sektor-sektor lain agar pembangunan berjalan lebih seimbang.
“Kita harus mengakui bahwa MBG memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah juga perlu mendengarkan berbagai masukan agar program ini semakin efektif dan mampu mendukung transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut ditutup dengan sesi refleksi mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik melalui pendekatan kritis, ilmiah, dan berbasis data.
Melalui kegiatan ini, BEM FEB Unila berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga mampu berkontribusi dalam memberikan gagasan dan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)
