Soal Film Pesta Babi, Yusril Minta Publik Tak Terpancing Judul Provokatif
Kompastuntas.com— Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah muncul larangan pemutaran film di Universitas Mataram dan UIN Mataram. Menurut dia, penghentian kegiatan di dua kampus tersebut semata berkaitan dengan persoalan administratif, bukan instruksi pemerintah pusat.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, pemutaran berjalan tanpa hambatan,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2026.
Ia mengatakan pola tersebut menunjukkan tidak ada arahan terpusat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk membubarkan pemutaran film itu.
Film dokumenter tersebut mengangkat kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup, hak ulayat masyarakat adat, dan ruang hidup warga Papua. Yusril menilai kritik semacam itu merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, meskipun ia mengakui judul film tersebut bersifat provokatif.
“Judul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memang kontroversial dan tampak dibuat untuk menarik perhatian publik,” ujarnya.
Namun Yusril meminta masyarakat tidak bereaksi hanya karena judul film. Ia justru mendorong publik menonton, lalu mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka.
“Biarkan masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film itu, terutama untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek di lapangan.
Yusril menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan telah dimulai sejak 2022 pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, bersamaan dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua. Program tersebut kini dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia menolak anggapan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk kolonialisme modern. Menurut dia, Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintah Republik Indonesia bukan pemerintah kolonial Belanda yang dahulu menyebut Papua sebagai Nederlands Nieuw Guinea,” ujar Yusril.
Meski demikian, ia mengatakan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kelemahan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di lapangan.
Yusril juga menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” dalam judul film yang dinilai dapat memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta para pembuat film menjelaskan makna istilah tersebut kepada publik.
Menurut dia, keterbukaan bukan hanya tuntutan bagi pemerintah, melainkan juga bagi seniman dan pembuat karya.
“Pemerintah tidak bisa berlindung di balik kekuasaan, sementara seniman juga tidak bisa semata berlindung di balik kebebasan berekspresi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Yusril kembali menegaskan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi, tetapi kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral kepada publik.
