Sambutan Hanya Formalitas, “Presma Unila Pilih Bersinergi, Siapa yang Mengawasi Kekuasaan?”
Kompastuntas.com— Raja Basa, nada sambutan BEM KBM Unila pada Senin, 6 April 2026, menyisakan catatan yang patut dipertanyakan. Alih-alih menghadirkan sikap kritis yang lazim melekat pada tradisi gerakan mahasiswa, Presiden Mahasiswa terpilih, Aditya Putra Bayu, justru menegaskan pilihan untuk tidak mengambil posisi oposisi terhadap kekuasaan.
Dalam pernyataannya, Aditya menyebut bahwa organisasi yang ia pimpin akan mengedepankan sinergi. Kritik menurutnya, baru akan dilontarkan apabila kebijakan dinilai tidak berpihak dan merugikan.
Sekilas, sikap ini terdengar moderat. Namun, di tengah situasi di mana peran mahasiswa kerap diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan, pernyataan tersebut memunculkan kesan kehati-hatian yang berlebihan jika bukan kompromi sejak awal.
Sejarah mencatat, gerakan mahasiswa tidak dibangun dari sikap menunggu. Ia tumbuh dari keberanian menguji, bahkan sejak kebijakan masih dalam tahap wacana.
Dengan menempatkan kritik sebagai langkah reaktif, bukan preventif, ada risiko bahwa fungsi kontrol sosial justru melemah. Publik pun berhak bertanya siapa yang akan memastikan kebijakan tetap berada di rel kepentingan rakyat jika mahasiswa memilih untuk terlebih dahulu “bersinergi”?
Tentu, sinergi bukanlah kata yang keliru. Namun, tanpa batas yang tegas, ia bisa menjelma menjadi ruang abu-abu yang mengaburkan jarak antara pengawas dan yang diawasi.
Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Mahasiswa Unila tersebut bukan sekadar sikap organisasi, melainkan refleksi arah gerakan mahasiswa ke depan apakah tetap menjadi kekuatan kritis, atau perlahan bertransformasi menjadi mitra yang terlalu akomodatif.
Pada titik ini, yang dibutuhkan bukan sekadar janji untuk “mengoreksi jika merugikan,” melainkan keberanian untuk menjaga jarak, menguji setiap kebijakan, dan tetap berdiri sebagai representasi kepentingan publik bukan sekadar bagian dari orkestrasi kekuasaan.(***)
Editor : Hengki Utama
