Kompastuntas.com, Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung dorong kolaborasi dan sinergi dengan Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Lampung untuk memperkuat layanan dan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang kesehatan mental.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima audiensi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (6/8/2026).
Wagub Jihan mengatakan Pemerintah Daerah mendukung berbagai upaya yang dilakukan IPK Indonesia Wilayah Lampung dalam memberikan pendampingan dan layanan psikologis kepada masyarakat.
Menurutnya, pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan psikologis perlu terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Lampung, jelasnya, terbuka untuk membangun kerja sama dengan IPK Indonesia Wilayah Lampung.
“Ini bentuk yang baik. Tinggal bagaimana IPK membersamai. Pemerintah sangat terbuka dan mendukung apa yang dilakukan IPK dalam mendukung pembangunan kesehatan. Kami membuka kerja sama untuk hal tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IPK Indonesia Wilayah Lampung Susanthi Pradini mengatakan IPK Indonesia merupakan organisasi profesi yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan layanan psikologi klinis di Indonesia.
Saat ini, jelas Susanthi, IPK Indonesia Wilayah Lampung memiliki 38 anggota. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain konseling gratis, kerja sama dengan sejumlah instansi, seminar psikologi, serta pengembangan kompetensi psikolog klinis.
Ia mengatakan terdapat sejumlah persoalan kesehatan jiwa yang menjadi perhatian di Lampung. Di antaranya meningkatnya tren gangguan emosi pada masyarakat usia produktif, persoalan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), judi online, serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam upaya berkontribusi terhadap penanganan persoalan tersebut, IPK Indonesia Wilayah Lampung menjalankan sejumlah program, seperti edukasi kesehatan mental masyarakat, pelatihan pertolongan psikologis awal atau Psychological First Aid (PFA), pendampingan psikososial korban bencana, pendampingan korban kekerasan, serta skrining kesehatan mental.
Susanthi berharap Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap penguatan layanan psikolog klinis di fasilitas kesehatan dan melibatkan psikolog klinis dalam berbagai program kesehatan daerah.
Ia juga menuturkan IPK siap berkolaborasi untuk promosi kesehatan mental serta kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Kesbangpol, dan instansi terkait lainnya.
