Kompastuntas.com, Lampung– Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama Program Study & Work dengan Korea Selatan yang membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan sekaligus bekerja secara legal di negeri tersebut.
Penjajakan tersebut dibahas dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan bersama delegasi perguruan tinggi dan mitra pendidikan Korea Selatan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Senin (6/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguasaan bahasa Korea, hingga pengembangan jejaring antara perguruan tinggi dan dunia industri.
Delegasi Korea Selatan menawarkan skema Study & Work yang memungkinkan peserta menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi Korea Selatan sembari bekerja secara legal sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.
Beberapa perguruan tinggi Korea Selatan seperti Gumi University, Donggang University, Sahmyook Health University, Cheongam College, Hanyeong University dan Hanyang Women’s University siap bekerjasama dalam program tersebut.
Selain itu, delegasi juga menyampaikan rencana pembentukan Korean Language Education Center di Lampung sebagai pusat pelatihan bahasa Korea untuk mempersiapkan calon peserta.
Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pintu awal penguatan kerja sama pendidikan dan ketenagakerjaan antara Lampung dan Korea Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Lampung sebagai salah satu daerah yang dipertimbangkan dalam pengembangan program tersebut.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik setiap peluang kerja sama yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses kesempatan kerja bagi generasi muda.
Namun demikian, seluruh proses harus melalui kajian yang matang agar implementasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik program ini karena sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka pengangguran. Namun sebagai pemerintah daerah, kami harus memastikan seluruh mekanisme, aspek hukum, serta perlindungan bagi masyarakat benar-benar jelas sebelum kerja sama dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat tegas, yakni setiap program kerja sama harus dipastikan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan potensi kerugian di kemudian hari.
Oleh karena itu, Pemprov Lampung akan menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap skema program, mulai dari aspek legalitas, mekanisme pembiayaan, hingga pola pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo menjelaskan bahwa Program Study & Work merupakan skema pendidikan yang memungkinkan lulusan SMA/SMK melanjutkan studi di Korea Selatan sekaligus bekerja secara legal untuk membiayai kebutuhan pendidikan dan kehidupan selama masa studi.
Menurut Bambang, program ini dinilai berpotensi menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan di Provinsi Lampung.
“Pemerintah Provinsi Lampung melihat peluang ini sebagai langkah yang dapat meningkatkan kompetensi generasi muda melalui transfer pengetahuan dan pengalaman kerja internasional, sekaligus membuka akses terhadap investasi dan kerja sama industri di masa mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu menyampaikan bahwa secara prinsip program tersebut merupakan peluang positif karena menggabungkan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dengan kesempatan memperoleh pengalaman kerja di luar negeri.
Meski demikian, pihaknya menegaskan pentingnya memastikan legalitas lembaga pelaksana, kejelasan pembiayaan, serta perlindungan terhadap peserta agar tidak menimbulkan beban ekonomi maupun praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami mendukung setiap program yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi pengangguran. Namun legalitas penyelenggara, mekanisme pembiayaan, serta perlindungan peserta harus dipastikan sejak awal agar masyarakat memperoleh manfaat secara optimal,” tegasnya.
