“Universitas Lampung : Rumah Intelektual yang Memerlukan Kepemimpinan Berakar”

Kompas Tuntas - Penulis

Kamis, 28 Mei 2026 - 06:46 WIB

URL berhasil dicopy

Kompastuntas.com— Raja Basa, pernyataan yang berkembang dalam diskursus publik mengenai masa depan Universitas Lampung (Unila), khususnya terkait syarat kepemimpinan kampus yang menyebut bahwa calon rektor harus profesor atau guru besar dan tidak harus berasal dari alumni Unila, perlu disikapi secara kritis dan proporsional.

Dalam perspektif kami, pandangan tersebut justru berpotensi mempersempit makna kepemimpinan akademik hanya pada aspek formal administratif dan gelar akademik semata, tanpa mempertimbangkan dimensi sosiologis, historis, emosional, dan kultural yang menjadi fondasi penting dalam membangun arah universitas di masa depan.

Sebagai Sekretaris DPC PERADI Bandar Lampung sekaligus alumni Universitas Lampung, saya memandang bahwa kampus bukan hanya ruang birokrasi pendidikan tinggi, melainkan ruang peradaban yang tumbuh dari sejarah panjang masyarakatnya sendiri.

Universitas lahir dari konteks sosial tempat ia berdiri. Karena itu, kepemimpinan universitas semestinya tidak dipisahkan dari akar sosial, identitas daerah, dan pengalaman kolektif masyarakat akademik yang membesarkannya.

Dalam teori sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu, institusi pendidikan memiliki “habitus” atau karakter sosial yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan relasi sosial yang panjang. Maka seorang pemimpin universitas idealnya adalah figur yang memahami habitus tersebut bukan hanya secara administratif, tetapi secara batiniah dan historis.

Pandangan bahwa rektor harus selalu profesor atau guru besar juga perlu dikritisi secara objektif. Gelar akademik tentu penting dan patut dihormati sebagai pencapaian intelektual tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi.

Namun menjadikan status profesor sebagai satu-satunya ukuran utama kepemimpinan merupakan pendekatan yang terlalu formalistik. Kepemimpinan universitas pada hakikatnya bukan sekadar persoalan jabatan akademik, melainkan kemampuan membangun visi, integritas moral, keberanian melakukan transformasi, serta kemampuan memahami problem riil kampus dan masyarakat di sekitarnya.

Banyak universitas besar di dunia dipimpin oleh figur yang kuat secara manajerial, progresif secara pemikiran, dan dekat dengan komunitas akademiknya, bukan semata-mata karena titel akademik tertinggi yang dimiliki.

Kampus hari ini membutuhkan pemimpin transformasional, bukan hanya simbol akademik administratif. Dalam teori kepemimpinan transformasional James MacGregor Burns, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menggerakkan perubahan melalui inspirasi moral, kedekatan emosional, dan visi kolektif.

Seorang profesor belum tentu memiliki kapasitas kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman, sebagaimana seseorang yang belum menyandang guru besar bukan berarti tidak layak memimpin institusi pendidikan tinggi.

Terlebih saat universitas menghadapi tantangan besar seperti komersialisasi pendidikan, krisis integritas akademik, minimnya keberpihakan terhadap mahasiswa, serta lemahnya keterhubungan kampus dengan persoalan rakyat dan daerah.

Karena itu, narasi yang menggiring opini bahwa hanya profesor yang layak memimpin universitas justru berpotensi menciptakan oligarki akademik. Dunia pendidikan tinggi tidak boleh terjebak dalam feodalisme intelektual yang menempatkan gelar sebagai legitimasi tunggal kekuasaan.

Kampus seharusnya menjadi ruang meritokrasi substantif, tempat kapasitas kepemimpinan diuji melalui rekam jejak, integritas, keberanian moral, dan kontribusi nyata terhadap perkembangan universitas.

Jika tidak, maka universitas hanya akan dipimpin oleh elit administratif yang jauh dari denyut kehidupan mahasiswa, dosen muda, dan masyarakat daerah.

Di sisi lain, pernyataan bahwa calon rektor tidak harus alumni Universitas Lampung juga perlu dipandang secara hati-hati. Secara normatif memang tidak ada larangan. Namun dalam konteks sosiologis dan pembangunan daerah, kepemimpinan universitas memiliki dimensi emosional dan historis yang sangat kuat.

Universitas Lampung bukan institusi yang berdiri di ruang kosong. Ia tumbuh bersama denyut masyarakat Lampung, dibangun oleh perjuangan generasi akademisi daerah, dan menjadi simbol mobilitas sosial masyarakat Lampung selama puluhan tahun.

Maka wajar apabila muncul harapan agar universitas ini dipimpin oleh sosok yang tumbuh, besar, dan memiliki keterikatan emosional dengan daerah dan almamaternya sendiri.

Alumni memiliki modal sosial yang tidak dimiliki oleh figur luar. Mereka memahami kultur kampus, sejarah konflik dan capaian universitas, karakter mahasiswa, relasi antar fakultas, hingga dinamika sosial masyarakat Lampung. Dalam teori social capital Robert Putnam, keterikatan sosial dan rasa memiliki terhadap institusi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan efektivitas kepemimpinan.

Seorang alumni bukan hanya memahami universitas secara administratif, tetapi juga memiliki ikatan moral untuk menjaga marwah dan masa depan almamaternya. Ikatan emosional ini penting agar kampus tidak sekadar dikelola, tetapi diperjuangkan.

Lebih jauh lagi, universitas daerah semestinya dipimpin oleh figur yang memahami denyut daerahnya sendiri. Pemimpin yang lahir, tumbuh, dan besar di Lampung akan lebih memahami persoalan sosial masyarakat Lampung, tantangan pembangunan daerah, ketimpangan pendidikan, hingga potensi lokal yang harus dikembangkan oleh universitas.

Kampus tidak boleh tercerabut dari konteks daerahnya. Universitas Lampung harus menjadi pusat pengembangan intelektual yang berpihak pada kemajuan masyarakat Lampung, bukan sekadar institusi administratif yang mengejar ranking dan birokrasi formal semata.

Kepemimpinan kampus yang berakar juga penting untuk membangun keberpihakan terhadap mahasiswa dan masyarakat. Selama ini, salah satu kritik terbesar terhadap dunia pendidikan tinggi adalah semakin jauhnya kampus dari realitas rakyat.

Universitas cenderung menjadi menara gading yang sibuk dengan urusan birokrasi internal, tetapi kehilangan sensitivitas sosial terhadap persoalan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, kepemimpinan yang memahami akar daerah dan kultur lokal menjadi penting agar kampus tetap memiliki orientasi pengabdian sosial, bukan semata orientasi administratif dan politik kekuasaan internal.

Kami percaya bahwa Universitas Lampung membutuhkan pemimpin yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian moral, integritas, keberpihakan terhadap daerah, serta rasa memiliki terhadap almamater.

Kampus membutuhkan figur yang memahami sejarah Unila bukan dari dokumen birokrasi, tetapi dari pengalaman hidup dan keterlibatan langsung sebagai bagian dari komunitas akademiknya.

Sebab universitas tidak dibangun hanya dengan gelar, melainkan dengan rasa memiliki, dedikasi, dan keberanian memperjuangkan masa depan institusi.

Karena itu, diskursus mengenai kepemimpinan Universitas Lampung jangan disederhanakan hanya pada syarat administratif formal. Publik harus mulai mendorong perdebatan yang lebih substantif mengenai arah kampus, keberpihakan universitas terhadap masyarakat, kualitas kepemimpinan moral, dan keterhubungan pemimpin dengan akar sosial universitas itu sendiri.

Universitas Lampung membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami cara mengelola kampus, tetapi juga memahami jiwa kampus itu sendiri. Sebab hanya pemimpin yang berakar yang mampu menjaga marwah universitas sekaligus membawa Unila menjadi institusi pendidikan tinggi yang progresif, berintegritas, dan berpihak pada kemajuan masyarakat Lampung.